Sukai Facebook Kami
Ikuti Twitter Kami

Artikel Aktual

Goliat Tabuni Siap Temui Presiden Joko Widodo

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Jumat, 27 Maret 2015 | pukul 13.18 WIT

Goliat Tabuni Siap Temui Presiden Joko Widodo


Goliat Tabuni Siap Temui Presiden Joko Widodo

Posted: 26 Mar 2015 02:54 PM PDT

KOTA JAYAPURA – Pimpinan TPN/OPM, Goliat Tabuni asal Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, mengakui siap melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, yang rencananya akan berkunjung ke Kabupaten Puncak Jaya pada bulan Juni mendatang.

"Saya sudah telephone Goliat Tabuni untuk minta turun ke daerah ini supaya bisa berbicara kepada Presiden RI saat datang nanti. Dia (Goliat Tabuni) bilang pikir, lalu saya bilang tidak boleh pikir-pikir sekarang harus turun," kata Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo disambut meriah masyarakat Tingginambut dalam kunjungan bersama Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, pada Selasa (17/3).

Ia menandaskan, dirinya selama memegang jabatan sebagai Bupati Puncak Jaya bersama Wakil Bupati menjamin membawa turun Goliat Tabuni dari hutan turun ke Tingginambut. "Respon ini ternyata disambut baik Goliat Tabuni," katanya.

Bupati Henok mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia selalu bertanya kalau Presiden ke Puncak Jaya mau bikin apa. "Tadi pagi (Kemarin lalu), Goliat Tabuni menanyakan kepada saya kapan Presiden mau turun. Saya katakan tunggu karena Presiden rencana akan datang pada bulan Juni nanti," kata dia.

Sementara itu kepada Wartawan, Bupati Henok Ibo menyatakan bahwa rencana kedatangan Presiden RI ke Puncak Jaya, disampaikan Presiden RI lewat Gubernur Papua,  jikalau dirinya akan datang ke Puncak Jaya dan ingin bertemu dengan Goliat Tabuni.

"Ini permintaan Presiden lewat Gubernur, makanya selama satu bulan ini, saya terus melakukan pendekatan dan ternyata Goliat Tabuni punya keinginan untuk bertemu dengan Presiden RI," katanya.

Masalah keamanan atas kehadiran Presiden ke Puncak Jaya, kata Bupati Henok, masyarakat mulai dari Ilaga sampai dimana saja bakal menjamin keamanan. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri terkait kedatangan Presiden RI.[BintangPapua]

Presiden Joko Widodo akan Bertemu dengan Goliat Tabuni

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Kamis, 26 Maret 2015 | pukul 13.48 WIT

Presiden Joko Widodo akan Bertemu dengan Goliat Tabuni


Presiden Joko Widodo akan Bertemu dengan Goliat Tabuni

Posted: 25 Mar 2015 03:49 PM PDT

KOTA JAYAPURA - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Papua 1 Mei 2015 mendatang, direncanakan bertemu dengan Goliat Tabuni, salah seorang pemimpin kelompok pemberontak Organisasi Papua Merdeka, OPM.

Hal tersebut disampaikan oleh Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen Fransen G. Siahaan kepada para wartawan di Jayapura, Rabu 25 Maret.

Dalam lawatannya ke Papua, Presiden akan berkunjung ke Tingginambut di Kabupaten Puncak Jaya dan akan bertemu dengan Goliat Tabuni, seperti dilaporkan Angel Bertha Sinaga di Jayapura untuk BBC Indonesia.

"Untuk ini, TNI akan membangun helipad di daerah ketinggian atau bukit bukit kecil," ujar Mayjen Siahaan.

Ditambahkan bahwa Goliat Tabuni -yang berumur sekitar 60 tahun- diperkirakan sudah ditinggalkan oleh para pengikutnya.

"Saat ini 23 orang pengikutnya telah turun (cat. menyerahkan diri). Ini merupakan tanda bahwa Goliat sudah tidak dipercaya," tegas Pangdam.

Keinginan Goliat untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, menurut Pangdam XVII Cendrawasih, disampaikan oleh Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo.

"Goliat turun membawa senjata ataupun tidak, kami tetap menerimanya. Sebab dia juga warga Indonesia," jelas Pangdam.

Saat ini di markas Goliat di kawasan pegunungan, diperkirakan masih ada 40 pucuk senjata api.[BBC]

Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Efrata Mission Comunity Gelar Aksi Teatrikal di Lingkaran Abepura

Posted: 25 Mar 2015 03:20 PM PDT

KOTA JAYAPURA – Yesus juru selamat dunia, Yesus sumber berkat, kenal Yesus pasti selamat, kasih Yesus sempurna Yesus sayang orang Papua. Itulah sebagian kata–kata yang diteatrikalkan oleh Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Efrata Mission Comunity di lingkaran Abepura.

"Teatrikal ini untuk mengkampanyekan misi yang namanya kasih saying, namun kasih sayang itu berbeda dengan yang ada, maka bertepatan dengan hari Valentine 14 Februari 2015, kami mengkampanyekannya melalui teatrikal kata–kata yang tertera di plakat yang digunakan ditubuh kami, g berisikan penginjilan dan doa," kata Koordinator JKI (Efrata Mission Comunity ) Luis Frengky Samuel Fatunlibit saat ditemui Papua Pos di lingkaran Abepura, Sabtu (14/2) siang.

Menurutnya, digunakan moment 14 February itu, untuk membagi kasih Tuhan dengan memberitahukan kepada banyak orang bahwa, ada kasih yang sempurna yaitu kasihnya Tuhan Yesus.

Kegiatan ini dimulai dari pukul 07.00 WIT dari Pasar Youtefa dengan membawa bingkisan kue, gula –gula, dan air minum di bagi di Pasar Youtefa, yang kemudian sisanya melanjutkan di lingkaran lampu merah, Abepura.

"Tujuannya adalah kita rindu di moment 14 February ini orang hanya tidak merayakan Valentine secara dunia, tetapi mereka melihat adanya kasih yang sempurna yang tidak pernah meninggalkan kasih Tuhan melalui kata–kata tertulis di banner yang ada di tubuh kami. Dan kami percaya ketika semua orang melihat maka mereka akan diberkati,"tuturnya.

Sebanyak 20 orang diterjunkan mengambil rute  menuju Pasar Youtefa berjalan kaki, dan dilanjutkan ke lampu merah lingkaran Abepura, menggunakan kendaraan mobil.

"Kami ini melakukan tahun yang ke dua, jadi yang pertama itu tahun lalu kami memberi makan sopir taksi sebanyak 400, di tahun ini kita buat untuk umum,"ujar Luis. [PapuaPos]

Fahri Hamzah Kagumi Alam Tanah Papua

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Jumat, 13 Maret 2015 | pukul 13.41 WIT

Fahri Hamzah Kagumi Alam Tanah Papua


Fahri Hamzah Kagumi Alam Tanah Papua

Posted: 12 Mar 2015 07:22 PM PDT

KAMUU (DOGIYAI) - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam sambutannya pada acara Audensi DPR RI bersama masyarakat Dogiyai di Aula Pemda kabupaten Dogiyai, Kamis(12/03/2015) sore mengungkapkan kekagumannya atas keindahan alam Papua.

"Alam Papua yang sangat indah dan menawan. Tadi kami naik dari Nabire, saya sangat terkagum-kagum dengan keindahan alam yang sangat indah dan menawan. Rasanya sangat teduh," katanya mengawali sambutan.

Ia mengatakan, beberapa kali pernah dirinya pergi ke luar negeri terlebih khusus ke Timur Tengah, di sana ia jumpai hanya padang gurun saja.

"Namun tadi saya jumpai, hutan di sini sangat nyaman dan indah. Ribuan bahkan jutaan pohon yang ada disini perlu dijaga," katanya lagi.

Fahri Hamzah dalam sambutannya berjanji untuk meneruskan apsirasi yang sudah disampaikan
kepada dirinya bersama dua Anggota DPR RI yang datang ke Dogiyai dalam pidatonya pada penyususan APBN 2016 pada bulan Agustus mendatang di Senayan.

Ia juga setuju, harus ada provinsi Papua Tengah di tanah Papua guna membuka isolasi dan lebih maju lagi.

"Pemekaran yang sudah disampaikan Bupati tadi, saya juga setuju harus ada provinsi Papua Tengah," katanya.

"Biar kalau ada urusan di provinsi, tidak pergi jauh-jauh ke Jayapura. Pergi saja ke kabupaten yang akan ditunjuk sebagai ibu kota Papua Tengah," lanjut Fahri.

Harusnya di Indonesia, tambah Putra asal NTT itu, sudah ada 50 provinsi.

"Negara besar seperti Amerika Serikat saja sudah ada 50 negara bagian, kita di Indonesia yang negara besar ini harus ada 50 provinsi," tambahnya. (baca: Fahri: Saya Minta Jokowi Telepon Tjahjo Kumolo untuk Perhatikan Pemekaran Papua Tengah)

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Bupati Dogiyai, Thomas Tigi, mengatakan, dirinya merindukan hadirnya sebuah provinsi yang baru di tanah Papua, yaitu provinsi Papua Tengah.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyarankan kepada masyarakat Dogiyai untuk tetap bertani terus.

"Di Pegunungan seperti ini, sangat cocok untuk buah Apel. Kenapa Indonesia harus masih import buah Apel dari Amerika Serikat, sedangkan daerah pegunungan seperti Dogiyai bisa usaha buah Apel," ujarnya. [MajalahSelangkah]

Majelis Rakyat Papua (MRP) Kecewa Pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Plus

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 02 Maret 2015 | pukul 12.04 WIT

Majelis Rakyat Papua (MRP) Kecewa Pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Plus


Majelis Rakyat Papua (MRP) Kecewa Pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Plus

Posted: 02 Mar 2015 10:55 AM PST

TIMIKA (MIMIKA) – Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan kekecewaan mereka atas penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memasukkan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Plus untuk Tanah Papua kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015.

"Kami sangat kesal atas ditolak dan undurkannya rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus oleh pemerintah pusat dalam rancangan Prolegnas," ujar Ketua MRP, Timotius Murib kepada Salam Papua pada Rabu (25/2).

Dikatakan kekecewaan itu muncul akibat ketidak pedulian pemerintah pusat atas tata regulasi di Papua yang dinilai bertumpuk-tumpuk dan saling berbenturan. Sebab yang sangat disesali adalah, selama kepemimpinan dua gubenur definitif dan tiga gubernur caretaker, mereka melakukan berbagai kegiatan tanpa mengikuti tata aturan yang benar.

"Maka pada kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal, mereka meminta kami, MRP untuk melakukan evaluasi dan kemudian memperbaiki regulasi-regulasi itu  kedalam draft Otsus Plus," ujarnya.

Selanjutnya pihaknya sangat kesal dengan penolakan ini, sebab ketika DPR-RI menolak draft peraturan yang sebenarnya baik dan sesuai dengan kondisi orang Papua saat ini, mereka secara langsung menolak adanya peningkatan pembangunan yang selama ini didengung-dengungkan.

"RUU Otsus Plus ini merupakan perbaikan dari hasil evaluasi, tapi begitu ditolak kita terkesan seperti disuruh jalan ditempat. Sebab selama ini regulasi-regulasi yang ada sudah tumpang tindih, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gubernur, walikota dan bupati saat ini terbentur dengan perdasi dan perdasus, serta aturan-aturan sektoral baik keputusan menteri ataupun keputusan presiden. Ini kan tidak maksimal, dan hanya membebankan rakyat yang ada pada era otonomi khusus ini," kata Murib.

Sembari menyatakan bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat Papua melalui RUU ini adalah tatanan aturan yang ringkas dan jelas, sehingga mampu menjawab semua aspirasi rakyat Papua melalu perdasi dan perdasus, yang selama ini dibuat, tanpa lagi berbenturan dengan aturan-aturan sektoral.

"Sebenarnya kami punya kewenangan supaya meniadakan aturan-aturan sektoral itu dengan cara hadirkan Undang-Undang Otsus Plus, sehingga aturan-aturan itu gugur secara hukum dan turunan resminya adalah perdasi dan perdasus, dengan demikian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gubernur, walikota dan bupati menjadi jelas, sesuai dengan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Ia mengharapkan agar draft RUU Otsus Plus yang 25 persennya merupakan aspirasi yang baru-baru ini disampaikan oleh masyarakat asli Papua dapat dikaji, Sehingga kewenangan Papua untuk melaksanakan Otonomi Khusus sebagai pengganti tuntutan referendum dapat berjalan dengan tepat dan tidak sia-sia.

"Kami sangat kesal dengan sikap pemerintan pusat, sebab tinggal 13 tahun lagi kewenangan Undang-Undang Otonomi Khusus, dan kalau hilang, maka impian kita di Papua ini akan menjadi sia-sia saja, sebab niat baik untuk membangun Papua akan sirna begitu saja," pungkasnya. [SalamPapua]

25 Anggota DPRD Kabupaten Nduga Periode 2014-2019 Diambil Janji dan Sumpah

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 28 Februari 2015 | pukul 12.09 WIT

25 Anggota DPRD Kabupaten Nduga Periode 2014-2019 Diambil Janji dan Sumpah


25 Anggota DPRD Kabupaten Nduga Periode 2014-2019 Diambil Janji dan Sumpah

Posted: 28 Feb 2015 09:04 AM PST

KENYAM (NDUGA) – Sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Nduga periode 2014-2019 resmi diambil janji dan sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena Berlinda Mayor, SH di di aula DPRD kabupaten Nduga, di Kenyam pekan ini.

Bupati Kabupaten Nduga Yairus Gwijangge, S.Sos, M.Si dalam sambutannya menegaskan, pemerintah bersama DPRD kabupaten Nduga adalah mitra, bukan lawan.

 "Pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan, oleh karenanya kedua lembaga ini sama dan sejajar," tegas Gwijangge.

Hubungan kemitraan yang dimaksudkan adalah pemerintah dan DPRD  adalah sama-sama bermitra kerja dalam membuat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Kedua lembaga kata Yairus bisa membangun suatu hubungan kerja yang sinergi, saling mendukung, serasi serta tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Lanjutnya, DPRD sebagai institusi politik resmi, harus siap dan mampu mengawal proses penciptaan dan pembangunan good governance dalam keseluruhan sistim dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

"Harus menerapkan prinsip, kemitraan yang sejati dengan pemerintah daerah, sinergi antara komisi dan fraksi, koordinasi SKPD mitra kerja dan memperjuangkan aspirasi masyarakat," tegas Yairus kembali.

Kepada anggota dewan yang telah selesai masa jabatannya, bupati Yairus Gwijangge menyampaikan,  pihaknya atas nama pribadi, pimpinan daerah dan atas nama masyarakat Kabupaten Nduga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas pengabdiannya dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di Kabupaten Nduga.

"Terima kasih serta penghargaan atas pengabdian serta dedikasi saudara-saudara (anggota DPRD lama) yang sudah bermitra bersama pemerintah membangun rakyat Nduga selama ini," ucap Yairus.

Ditempat yang sama Pimpinan DPRD, Anti Gwijangge mengatakan, pihaknya selaku ketua sementara DPRD Kabupaten Nduga atas nama lembaga wakil rakyat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan agenda rakyat yaitu mulai dari proses pemilihan hingga pada pelantikan.

"Terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut mensukseskan mulai dari Pemilu Legislatif hingga acara pelantikan hari ini," kata Anti.

Uncapan terimakasih yang sama juga disampaikan kepada semua anggota DPRD yang purna bhakti atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas–tugas legislative selama kurun waktu (2009-2014).

Sementara itu Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Berlinda Ursula Mayor secara resmi mengambil sumpah dan janji 25 anggota DPRD Nduga terpilih pada Pileg, 9 April 2014 yang bertugas mengawal aspirasi rakyat lima tahun ke depan. [PapuaPos]

Partai Demokrat Papua Barat Pertanyakan Dominasi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Kamis, 26 Februari 2015 | pukul 12.56 WIT

Partai Demokrat Papua Barat Pertanyakan Dominasi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat


Partai Demokrat Papua Barat Pertanyakan Dominasi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat

Posted: 25 Feb 2015 02:06 PM PST

MANOKWARI - Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua Barat Aminadap Asmuruf menyatakan pimpinan alat-alat kelengkapan dewan harus merepresentasikan partai politik.

"Kita berharap bahwa jabatan alat-alat kelengkapan dewan merepresentatifkan berdasarkan pimpinan dewan yang ada, sehingga satu partai atau fraksi tidak mendominasi atau merebut posisi alat-alat kelengkapan," kata Aminadap Asmuruf, baru-baru ini.

Sikap kritis Aminadap Asmuruf ini menyikapi revisi tata tertib (tatib) DPR Papua Barat (DPR PB) yang hingga kini masih digodok oleh Pansus. Dia mencontohkan misalnya, partai Golkar menyabet sekaligus tiga posisi pimpinan pada alat-alat kelengkapan.

Tujuan merepresentasikan pimpinan alat-alat kelengkapan dewan adalah, memaksimalkan kontrol internal lembaga agar bisa berjalan maksimal. Oleh karena itu, semua fraksi dirasa perlu memiliki pimpinan di dalam alat-alat tersebut.

"Jadi fungsi pengawasan, legislasi, kontrol, dan anggaran berjalan baik. Tidak mesti didominasi atau dikuasi hanya oleh satu partai saja. Demokrat berharap mendapatkan yang wajar sesuai partai pemenang," ujar Aminadap Asmuruf.

Aminadap Asmuruf menambahkan, fraksi Demokrat menghendaki jabatan di komisi, badan sehingga akan dikoordinasikan dengan partai politik lainnya yang menempati kursi unsur pimpinan DPR. "Seperti Golkar, PDI Perjuangan, dan Nasdem," pungkasnya. [CahayaPapua]

Realisasi Lintasan Kereta Api, Pemkab Mimika Lobi Kementrian Perhubungan

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Rabu, 18 Februari 2015 | pukul 12.27 WIT

Realisasi Lintasan Kereta Api, Pemkab Mimika Lobi Kementrian Perhubungan


Realisasi Lintasan Kereta Api, Pemkab Mimika Lobi Kementrian Perhubungan

Posted: 17 Feb 2015 12:36 PM PST

TIMIKA (MIMIKA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, tengah melobi Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk merealisasikan pembangunan lintasan kereta api guna membuka isolasi wilayah Papua.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada Antara di Timika, Selasa mengatakan, dalam waktu dekat jajarannya akan menemui Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Jakarta untuk mempresentasikan kesiapan Mimika membangun jaringan rel kereta api yang akan menghubungkan kabupaten tetangga di pedalaman Papua.

Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta belum lama ini, Presiden kembali mengutarakan rencana pemerintah untuk membangun jaringan lintasan kereta api di Papua sebagai solusi terbaik untuk mengatasi hambatan geografis yang sulit di Papua.

"Pemerintah Pusat merencanakan untuk membangun jaringan kereta api di Papua yang proyek percontohannya yaitu Sorong-Manokwari, Sorong-Bintuni atau Timika-Ilaga. Kami akan berjuang agar proyek perdana lintasan kereta api di Papua yaitu dari Timika ke Ilaga. Yang jelas Pemkab Mimika siap untuk mendukung penuh rencana itu," kata Bupati Omaleng.

Ia menyambut baik prakarsa Pemerintah Pusat melalui Kemenhub yang memberikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi massal di Papua khususnya di wilayah Mimika dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu.

Selain mengandalkan dukungan dari pusat, Pemkab Mimika juga terus menata infrastruktur baik darat, laut maupun udara untuk mendorong pembangunan hingga kampung-kampung dan distrik (kecamatan) di wilayah pedalaman dan pesisir.

Tahun ini Pemkab Mimika menganggarkan pembelian sebuah helikopter untuk menunjang kegiatan pembangunan di wilayah-wilayah pedalaman yang selama ini belum dapat dijangkau dengan moda transportasi darat.

"Kita sudah anggarkan Rp85 miliar untuk pembelian helikopter melalui APBD 2015. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelian helikopter tersebut," jelas Bupati Omaleng.

Sementara di bidang perhubungan laut, Pemkab Mimika juga menawarkan kawasan Pelabuhan Paumako Timika untuk dikembangkan menjadi salah satu jalur tol laut di Papua selain Sorong di Papua Barat. [Antara]
 
Support : Papua Untuk Semua | PUS | P-U-S
Copyright © 2013. Portal Kabupaten dan Kota | Papua Untuk Semua - All Rights Reserved
Template formatted by XegaVega Published by Batlax.com
Proudly powered by Blogger