Sukai Facebook Kami
Ikuti Twitter Kami

Artikel Aktual

Majelis Rakyat Papua (MRP) Kecewa Pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Plus

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 02 Maret 2015 | pukul 12.04 WIT

Majelis Rakyat Papua (MRP) Kecewa Pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Plus


Majelis Rakyat Papua (MRP) Kecewa Pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Plus

Posted: 02 Mar 2015 10:55 AM PST

TIMIKA (MIMIKA) – Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan kekecewaan mereka atas penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memasukkan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Plus untuk Tanah Papua kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015.

"Kami sangat kesal atas ditolak dan undurkannya rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus oleh pemerintah pusat dalam rancangan Prolegnas," ujar Ketua MRP, Timotius Murib kepada Salam Papua pada Rabu (25/2).

Dikatakan kekecewaan itu muncul akibat ketidak pedulian pemerintah pusat atas tata regulasi di Papua yang dinilai bertumpuk-tumpuk dan saling berbenturan. Sebab yang sangat disesali adalah, selama kepemimpinan dua gubenur definitif dan tiga gubernur caretaker, mereka melakukan berbagai kegiatan tanpa mengikuti tata aturan yang benar.

"Maka pada kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal, mereka meminta kami, MRP untuk melakukan evaluasi dan kemudian memperbaiki regulasi-regulasi itu  kedalam draft Otsus Plus," ujarnya.

Selanjutnya pihaknya sangat kesal dengan penolakan ini, sebab ketika DPR-RI menolak draft peraturan yang sebenarnya baik dan sesuai dengan kondisi orang Papua saat ini, mereka secara langsung menolak adanya peningkatan pembangunan yang selama ini didengung-dengungkan.

"RUU Otsus Plus ini merupakan perbaikan dari hasil evaluasi, tapi begitu ditolak kita terkesan seperti disuruh jalan ditempat. Sebab selama ini regulasi-regulasi yang ada sudah tumpang tindih, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gubernur, walikota dan bupati saat ini terbentur dengan perdasi dan perdasus, serta aturan-aturan sektoral baik keputusan menteri ataupun keputusan presiden. Ini kan tidak maksimal, dan hanya membebankan rakyat yang ada pada era otonomi khusus ini," kata Murib.

Sembari menyatakan bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat Papua melalui RUU ini adalah tatanan aturan yang ringkas dan jelas, sehingga mampu menjawab semua aspirasi rakyat Papua melalu perdasi dan perdasus, yang selama ini dibuat, tanpa lagi berbenturan dengan aturan-aturan sektoral.

"Sebenarnya kami punya kewenangan supaya meniadakan aturan-aturan sektoral itu dengan cara hadirkan Undang-Undang Otsus Plus, sehingga aturan-aturan itu gugur secara hukum dan turunan resminya adalah perdasi dan perdasus, dengan demikian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gubernur, walikota dan bupati menjadi jelas, sesuai dengan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Ia mengharapkan agar draft RUU Otsus Plus yang 25 persennya merupakan aspirasi yang baru-baru ini disampaikan oleh masyarakat asli Papua dapat dikaji, Sehingga kewenangan Papua untuk melaksanakan Otonomi Khusus sebagai pengganti tuntutan referendum dapat berjalan dengan tepat dan tidak sia-sia.

"Kami sangat kesal dengan sikap pemerintan pusat, sebab tinggal 13 tahun lagi kewenangan Undang-Undang Otonomi Khusus, dan kalau hilang, maka impian kita di Papua ini akan menjadi sia-sia saja, sebab niat baik untuk membangun Papua akan sirna begitu saja," pungkasnya. [SalamPapua]

25 Anggota DPRD Kabupaten Nduga Periode 2014-2019 Diambil Janji dan Sumpah

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 28 Februari 2015 | pukul 12.09 WIT

25 Anggota DPRD Kabupaten Nduga Periode 2014-2019 Diambil Janji dan Sumpah


25 Anggota DPRD Kabupaten Nduga Periode 2014-2019 Diambil Janji dan Sumpah

Posted: 28 Feb 2015 09:04 AM PST

KENYAM (NDUGA) – Sebanyak 25 anggota DPRD Kabupaten Nduga periode 2014-2019 resmi diambil janji dan sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena Berlinda Mayor, SH di di aula DPRD kabupaten Nduga, di Kenyam pekan ini.

Bupati Kabupaten Nduga Yairus Gwijangge, S.Sos, M.Si dalam sambutannya menegaskan, pemerintah bersama DPRD kabupaten Nduga adalah mitra, bukan lawan.

 "Pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan, oleh karenanya kedua lembaga ini sama dan sejajar," tegas Gwijangge.

Hubungan kemitraan yang dimaksudkan adalah pemerintah dan DPRD  adalah sama-sama bermitra kerja dalam membuat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Kedua lembaga kata Yairus bisa membangun suatu hubungan kerja yang sinergi, saling mendukung, serasi serta tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Lanjutnya, DPRD sebagai institusi politik resmi, harus siap dan mampu mengawal proses penciptaan dan pembangunan good governance dalam keseluruhan sistim dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

"Harus menerapkan prinsip, kemitraan yang sejati dengan pemerintah daerah, sinergi antara komisi dan fraksi, koordinasi SKPD mitra kerja dan memperjuangkan aspirasi masyarakat," tegas Yairus kembali.

Kepada anggota dewan yang telah selesai masa jabatannya, bupati Yairus Gwijangge menyampaikan,  pihaknya atas nama pribadi, pimpinan daerah dan atas nama masyarakat Kabupaten Nduga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas pengabdiannya dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat di Kabupaten Nduga.

"Terima kasih serta penghargaan atas pengabdian serta dedikasi saudara-saudara (anggota DPRD lama) yang sudah bermitra bersama pemerintah membangun rakyat Nduga selama ini," ucap Yairus.

Ditempat yang sama Pimpinan DPRD, Anti Gwijangge mengatakan, pihaknya selaku ketua sementara DPRD Kabupaten Nduga atas nama lembaga wakil rakyat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan agenda rakyat yaitu mulai dari proses pemilihan hingga pada pelantikan.

"Terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut mensukseskan mulai dari Pemilu Legislatif hingga acara pelantikan hari ini," kata Anti.

Uncapan terimakasih yang sama juga disampaikan kepada semua anggota DPRD yang purna bhakti atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas–tugas legislative selama kurun waktu (2009-2014).

Sementara itu Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Berlinda Ursula Mayor secara resmi mengambil sumpah dan janji 25 anggota DPRD Nduga terpilih pada Pileg, 9 April 2014 yang bertugas mengawal aspirasi rakyat lima tahun ke depan. [PapuaPos]

Partai Demokrat Papua Barat Pertanyakan Dominasi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Kamis, 26 Februari 2015 | pukul 12.56 WIT

Partai Demokrat Papua Barat Pertanyakan Dominasi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat


Partai Demokrat Papua Barat Pertanyakan Dominasi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat

Posted: 25 Feb 2015 02:06 PM PST

MANOKWARI - Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua Barat Aminadap Asmuruf menyatakan pimpinan alat-alat kelengkapan dewan harus merepresentasikan partai politik.

"Kita berharap bahwa jabatan alat-alat kelengkapan dewan merepresentatifkan berdasarkan pimpinan dewan yang ada, sehingga satu partai atau fraksi tidak mendominasi atau merebut posisi alat-alat kelengkapan," kata Aminadap Asmuruf, baru-baru ini.

Sikap kritis Aminadap Asmuruf ini menyikapi revisi tata tertib (tatib) DPR Papua Barat (DPR PB) yang hingga kini masih digodok oleh Pansus. Dia mencontohkan misalnya, partai Golkar menyabet sekaligus tiga posisi pimpinan pada alat-alat kelengkapan.

Tujuan merepresentasikan pimpinan alat-alat kelengkapan dewan adalah, memaksimalkan kontrol internal lembaga agar bisa berjalan maksimal. Oleh karena itu, semua fraksi dirasa perlu memiliki pimpinan di dalam alat-alat tersebut.

"Jadi fungsi pengawasan, legislasi, kontrol, dan anggaran berjalan baik. Tidak mesti didominasi atau dikuasi hanya oleh satu partai saja. Demokrat berharap mendapatkan yang wajar sesuai partai pemenang," ujar Aminadap Asmuruf.

Aminadap Asmuruf menambahkan, fraksi Demokrat menghendaki jabatan di komisi, badan sehingga akan dikoordinasikan dengan partai politik lainnya yang menempati kursi unsur pimpinan DPR. "Seperti Golkar, PDI Perjuangan, dan Nasdem," pungkasnya. [CahayaPapua]

Realisasi Lintasan Kereta Api, Pemkab Mimika Lobi Kementrian Perhubungan

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Rabu, 18 Februari 2015 | pukul 12.27 WIT

Realisasi Lintasan Kereta Api, Pemkab Mimika Lobi Kementrian Perhubungan


Realisasi Lintasan Kereta Api, Pemkab Mimika Lobi Kementrian Perhubungan

Posted: 17 Feb 2015 12:36 PM PST

TIMIKA (MIMIKA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, tengah melobi Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk merealisasikan pembangunan lintasan kereta api guna membuka isolasi wilayah Papua.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada Antara di Timika, Selasa mengatakan, dalam waktu dekat jajarannya akan menemui Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Jakarta untuk mempresentasikan kesiapan Mimika membangun jaringan rel kereta api yang akan menghubungkan kabupaten tetangga di pedalaman Papua.

Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta belum lama ini, Presiden kembali mengutarakan rencana pemerintah untuk membangun jaringan lintasan kereta api di Papua sebagai solusi terbaik untuk mengatasi hambatan geografis yang sulit di Papua.

"Pemerintah Pusat merencanakan untuk membangun jaringan kereta api di Papua yang proyek percontohannya yaitu Sorong-Manokwari, Sorong-Bintuni atau Timika-Ilaga. Kami akan berjuang agar proyek perdana lintasan kereta api di Papua yaitu dari Timika ke Ilaga. Yang jelas Pemkab Mimika siap untuk mendukung penuh rencana itu," kata Bupati Omaleng.

Ia menyambut baik prakarsa Pemerintah Pusat melalui Kemenhub yang memberikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi massal di Papua khususnya di wilayah Mimika dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu.

Selain mengandalkan dukungan dari pusat, Pemkab Mimika juga terus menata infrastruktur baik darat, laut maupun udara untuk mendorong pembangunan hingga kampung-kampung dan distrik (kecamatan) di wilayah pedalaman dan pesisir.

Tahun ini Pemkab Mimika menganggarkan pembelian sebuah helikopter untuk menunjang kegiatan pembangunan di wilayah-wilayah pedalaman yang selama ini belum dapat dijangkau dengan moda transportasi darat.

"Kita sudah anggarkan Rp85 miliar untuk pembelian helikopter melalui APBD 2015. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelian helikopter tersebut," jelas Bupati Omaleng.

Sementara di bidang perhubungan laut, Pemkab Mimika juga menawarkan kawasan Pelabuhan Paumako Timika untuk dikembangkan menjadi salah satu jalur tol laut di Papua selain Sorong di Papua Barat. [Antara]

Tanggapi Penundaan Pembahasan Draf RUU Otsus Plus, Kantor Pemerintahan Siap Ditutup

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 16 Februari 2015 | pukul 12.15 WIT

Tanggapi Penundaan Pembahasan Draf RUU Otsus Plus, Kantor Pemerintahan Siap Ditutup


Tanggapi Penundaan Pembahasan Draf RUU Otsus Plus, Kantor Pemerintahan Siap Ditutup

Posted: 15 Feb 2015 01:42 PM PST

JAKARTA,- Buntut ditundanya pembahasan draf RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 oleh DPR-RI membuat lembaga kultural masyarakat asli Papua geram dan marah.

Pasalnya, menurut Ketua MRP Timotius Murib bahwa pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sudah berjuang keras di Jakarta selama satu bulan untuk bagaimana draf RUU Otsus Plus masuk dalam prolegnas 2015.

Meskipun demikian, Ketua MRP mengaku memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dimana semangat masyarakat cepat sekali direspon untuk melakukan revisi UU Otsus.

Diakuinya, implementasi Otsus selama 13 tahun belum pernah dievaluasi dan baru pertama kali periode kedua MRP melakukan evaluasi dengan melibatkan 383 peserta saat itu.

"85 persen isi dari pada draf RUU Otsus Plus berasal dan asli dari pemikiran orang asli Papua termasuk pikiran serta pendapat dari orang asli Papua,"ungkapnya di Jakarta kemarin.

Kemudian ketika draf RUU Otsus Plus ini tidak diterima dan tidak disahkan oleh pemerintah pusat sebagai undang-undang maka dibuka ruang referendum atau dialog Papua-Jakarta. "Ini sudah ada dalam pasal 229 dari draf 1-12. Kami serahkan draf 13 di Istana Bogor kepada Presiden, kemudian karena ada perubahan dari Papua Barat maka ada draf 14 yang terakhir kami serahkan,"jelasnya.

Dengan demikian, harapan masyarakat Papua karena ini perjuangan panjang yang dilakukan oleh Pemprov Papua untuk mensejahterakan rakyat Papua karena cita-cita Papua bisa sejahtera yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2001 tentang otsus yang selama implementasi 13 tahun tidak tampak. "Namun mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri Hukum dan HAM menolak resmi di DPR-RI dengan demikian solusi berikutnya adalah harus dialog Papua-Jakarta,"katanya lagi.

"Dialog itu kan keinginan dari Presiden Jokowi. Sangat luar biasa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan dimana keinginan yang telah didoakan telah terjadi. Dengan demikian, saya meminta kepada seluruh masyarakat 250 suku di 7 wilayah adat berkomitmen dilakukan dialog Papua-Jakarta. Karena otsus plus telah ditolak maka terakhir versi orang asli Papua meminta dialog,"tambahnya.

Menurutnya, dialog Papua-Jakarta sebenarnya sebagaimana yang diungkapkan Presiden Jokowi saat Natal Bersama di Jayapura. Presiden Jokowi mempunyai roh yang luar biasa karena keinginan yang didoakan orang asli Papua ternyata benar-benar dijawab oleh kepala negara. Untuk itu, hal ini adalah solusi terbaik yang diberikan oleh Tuhan oleh karena itu, sepulang dari Jakarta pihaknya akan melakukan Rapat Pleno Luar Biasa dalam rangka menetapkan dan melakukan dialog Papua-Jakarta.

Disamping itu, karena draf RUU Otsus Plus telah ditolak maka semua kantor pemerintahan di Tanah Papua mulai dari Kota, Kabupaten, Provinsi, DPR harus tutup dan mogok karena mau kerja untuk siapa dan menggunakan regulasi apa. "Jangan saling tipu dan tutup semua pemerintahan,"tandasnya.  [PasificPos]

Isaias Douw Siap Pimpin Kabupaten Nabire

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 10 Januari 2015 | pukul 12.03 WIT

Isaias Douw Siap Pimpin Kabupaten Nabire


Isaias Douw Siap Pimpin Kabupaten Nabire

Posted: 09 Jan 2015 11:29 PM PST

ENAROTALI (NABIRE) - Bupati Nabire Isaias Douw menyatakan, siap memimpin kembali daerah itu jika masih dipercayakan oleh seluruh masyarakat Nabire.

"Saya siap maju apabila masyarakat masih menghendaki saya untuk memimpin mereka di periode kedua. Tapi kalau masyarakat Nabire sudah tidak menghendaki saya lagi, yah saya siap terima karena semua ini sudah diatur oleh Tuhan," kata Isaias Douw kepada Antara di Nabire, Kamis.

Bupati Douw mengakui selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Mesak Magai sejak 2010 hingga kini memang masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Pada periode 2010 hingga 2012, katanya, Pemkab Nabire memprioritaskan anggaran untuk pembangunan kampung kampung dan distrik-distrik wilayah pedalaman yang jauh dari kota.

Alokasi anggaran tersebut, katanya, digunakan untuk membangun infrastruktur jalan raya dan jembatan sampai ke kampung-kampung pelosok dan terpencil.

Pembangunan infrastruktur di kampung-kampung pedalaman itu, katanya, semata-mata untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat setempat yang selama ini kurang mendapat perhatian.

"Sekarang ini perekonomian masyarakat di kampung-kampung mulai bergerak dan orang-orang yang tadinya tinggal di kota memilih pulang ke kampung untuk membangun desa mereka. Dengan adanya akses jalan yang lancar dari kampung ke kota maka masyarakat bisa membawa hasil bumi mereka untuk dipasarkan di Nabire," jelas Bupati Douw.

Sedangkan mulai 2013 hingga 2015, katanya, Pemkab Nabire memprioritaskan pembangunan di dalam dan sekitar Kota Nabire sehingga ibukota kabupaten itu bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Teluk Cenderawasih dan wilayah Pegunungan Tengah bagian Barat Papua.

Salah satu program Bupati Isaias Douw yang hingga kini belum dapat dirampungkan yaitu pembangunan Bandara Internasional Nabire yang berlokasi di SP C Nabire.

Bupati Douw mengaku bahwa Pemkab setempat telah menggelontorkan anggaran ratusan miliar untuk pembangunan lokasi bandara baru tersebut.

Selama empat tahun berjalan, Pemkab setempat telah membuka dan menimbun lahan seluas 2,5 kilometer dari rencana sekitar empat hingga lima kilometer untuk pembangunan landas pacu (apron), terminal, apron (tempat parkir pesawat) dan fasilitas pendukung lainnya.

Seluruh dana untuk pembangunan lokasi bandara baru Nabire tersebut bersumber dari APBD dan APBD-Perubahan Nabire dan hingga kini belum ada sedikitpun bantuan dari APBD Provinsi Papua maupun APBN.

"Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perhubungan, namun belum ada yang terealisasi sampai saat ini. Kami akan memasukan semua persyaratan yang diminta Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, termasuk dokumen AMDAL. Kalau semua persyaratan sudah lengkap maka Kemenhub siap membangun bandara baru tersebut," jelasnya.

Bupati Douw mengatakan kehadiran Bandara internasional di Nabire sangat penting mengingat Nabire merupakan sentra utama pembangunan di kawasan Teluk Cenderawasih dan Wilayah Pegunungan Tengah Papua bagian barat.

"Kehadiran bandara internasional di Nabire akan memacu pertumbuhan ekonomi hingga wilayah pedalaman Papua karena Nabire merupakan sentra utama untuk akses ke kabupaten-kabupaten di wilayah pedalaman baik melalui jalur darat, udara maupun laut," jelas Bupati Douw. [Antara]

Istana Presiden di Sekitar Danau Sentani jadi Tanda Perhatian Pemerintah Pusat

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 29 Desember 2014 | pukul 12.03 WIT

Istana Presiden di Sekitar Danau Sentani jadi Tanda Perhatian Pemerintah Pusat


Istana Presiden di Sekitar Danau Sentani jadi Tanda Perhatian Pemerintah Pusat

Posted: 28 Dec 2014 07:22 PM PST

KOTA JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung wacana Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Istana Kepresidenan di provinsi Papua sebagai bentuk perhatiannya kepada wilayah paling timur di Indonesia ini.

"Presiden rencanakan akan bangun istana di Papua dan respon masyarakat Papua dalam hal ini teman-teman dari keluarga besar Sentani sudah kasih tanah, karena kami adalah bagian dari Negara Indonesia," ujar ketua MRP Timotius Murib kepada wartawan, di kantor Gubernur Papua, Senin (22/12) lalu.

Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Murib, dan sebagai warga negara wajar kalau rakyat Papua kasih tanah untuk bangun satu Istana Presiden di Papua, tepatnya di wilayah Danau Sentani, Kabupaten Jayapura.

"Warga negara yang baik dan sopan itu adalah Papua, karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik ada di Papua, baik dari anak kecil hingga dewasa. Sementara daerah lain terkadang tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa daerah. Jadi wajar kalau kami sangat dukung rencana Pak Jokowi itu," katanya.

Sebelumnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membangun Istana Kepresidenan di wilayah Papua. Permintaan itu menyusul maraknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, perlunya dibangun Istana Kepresidenan di wilayah Timur Indonesia itu dimaksudkan agar pemerintah bisa memantau dan meminimalisir pelanggaran HAM yang selama ini luput dari perhatian pemerintah."Hal ini juga sebagai langkah untuk menagih janji 100 hari Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua," imbuhnya. [BintangPapua]
 
Support : Papua Untuk Semua | PUS | P-U-S
Copyright © 2013. Portal Kabupaten dan Kota | Papua Untuk Semua - All Rights Reserved
Template formatted by XegaVega Published by Batlax.com
Proudly powered by Blogger