Sukai Facebook Kami
Ikuti Twitter Kami

Artikel Aktual

Pengelolaan Hutan Papua Sebagai Paru-Paru Dunia Terbatas akibat Anggaran

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 12 Oktober 2014 | pukul 13.04 WIT

Pengelolaan Hutan Papua Sebagai Paru-Paru Dunia Terbatas akibat Anggaran


Pengelolaan Hutan Papua Sebagai Paru-Paru Dunia Terbatas akibat Anggaran

Posted: 12 Oct 2014 08:47 AM PDT

KOTA JAYAPURA - Dinas Kehutanan Provinsi Papua mengalami kendala dalam pengelolaan hutan, akibat keterbatasan anggaran dimiliki dinas tersebut.

Dimana pada tahun 2015 mendatang untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Papua, Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua mengajukan anggaran sebesar Rp72 miliar, dengan melaksanakan program-program sesuai visi misi gubernur Papua untuk menjadikan hutan Papua paru-paru dunia.

Untuk perencanaan anggaran tersebut Dinas Kehutanan melakukan rapat kerja dengan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai mitra kerja melakukan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015. Dalam pertemuan tersebut Dinas Kehutan dan Konservasi Provinsi Papua melaporkan kalau anggaran Dinas Kehutanan sangat minim.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Kehutanan membuat Kepala Dinas pesimis terhadap program rehabilitas hutan dan lahan yang mereka programkan di Papua tidak sesuai renstra Dinas Kehutan.

"Di Papua untuk pengelolahan sumber daya hutan belum optimal, dikarenakan terbatasnya anggaran 2014 dan tahun 2015 renstra yang diajukan Dinas Kehutanan sebanyak Rp72 miliar, tetapi anggaran yang disetuji hanya Rp19 miliar," kata Yan Jap Omuseray Kepala Dinas Kehutan dan Konservasi provinsi Papua kepada wartawan di Hotel Aston Jayapura, usai pertemuan dengan Komisi B DPR Papua, Jumat (10/10) .

Dikatakannya, secara normal Dinas Kehutanan butuh Rp72 miliar dan melaksanakan renstra ditahun 2015 yaitu melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan sumber daya hutan, namun yang disetujui hanya Rp19 miliar.

"Anggaran Renstra mestinya Rp17 miliar tahun 2015, namun yang dianggarakan hanya Rp4 miliar, kegiatan rehabiltan lahan yang seharusnya Rp13 miliar, namun disetujui hanya Rp3 miliar,  sehingga terjadi  kesejangan anggaran yang cukup besar," katanya.

Dikatakan, Kebijakan pengelohan hutan yang dilakukan selama ini guna mendukung visi misi gubernur dan wakil gubernur yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtra tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

"Semua program kita telah dilaksanakan terstruktur dengan baik dan sejumlah steakholder kita libatkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat terkait pegelohan kayu oleh masyarakat adat sesuai Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Gubernur yang mengatur masyarakat Papua untuk mengelola sendiri hasil hutannya," tambahnya.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui hutan, Gubernur Papua sudah menandatangani ijin pengelohan hutan produksi sebanyak 15 ijin yang diberikan kepada kelompok masyarakat adat  di Papua sehingga masyarakat mempunyai pendapatan untuk mengelola kayu berupa kayu merbau di Jayapura dan hasilnya dijual antara Rp4 juta hingga Rp5 juta permeter kubik dan kalau dikelola dengan masyarakat adat sendiri dengan mengunakan mesin portebel soumil dan mesin sensauw masyarakat bisa menghasilkan 3 kubik kayu.

Sementra itu Ketua Komsi B DPR Papua, Yulianus Rumbairussi mengatakan dengan keterbatasan anggaran yang didapatkan Dinas Kehutanan belum bisa memenuhi tuntutan dan menjawab kebutuhan sesuai renstra dan RPJMD pemerintah provinsi Papua.

Namun  dari dinas tidak pesimis soal terbatasnya anggaran, hanya saja program yang akan dilaksanakan terbatas dan tidak bisa mencapai program-program kehutanan sesuia visi-misi gubernur Papua.

Dikatakan, kita menyadari adanya kebijakan Gubernur Papua, Lukas Enembe  dimana dana otonomi khusus Papua diberikan lebih besar ke kabupaten/kota yakni 80 persen, sedang pemerintah provinsi hanya tinggal 20 persen.

"Tentunya dengan kondisi seperti itu pemerintah provinsi Papua mengalami masalah fiscal," katanya.

Dengan terjadi masalah ini, maka diharapakan SKPD sebagai teknis penyelenggara pemerintahan dapat berkordinasi dengan dinas-dinas di kabupaten/kota di Papua dalam menjalankan progaram dan kegiatan yang sudah terencana dalam APBD 2015. [BPC]

Forum Peduli Demokrai Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 se-Pegunungan Tengah Papua Tuntut Lukas Enembe Tidak Keluarkan SK Pelantikan

Posted: 12 Oct 2014 08:30 AM PDT

KOTA JAYAPURA - Ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrai Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 se-Pegunungan Tengah Papua mendatangi Kantor Gubernur Papua, Kamis (9/10). Kehadiran massa ini guna menuntut Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., agar tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten se-Pegunungan Tengah (se-PT).

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh Koordinator Lapangan Demo, Oktovianus Elosak menegaskan apabila tuntutan pihaknya tidak diindahkan, maka masyarakat Pegunungan Tengah berjanji mendatangkan massa yang lebih banyak mengganggu proses pelantikan. Bahkan mengganggu terus proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di kabupaten se-Pegunungan Tengah.

Dari pengamatan pihaknya proses Pileg 2014 lalu bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945.

KPU sebagai pelaksana dinilai tidak adil dan tidak terbuka, bahkan melanggar aturan perundangan yang ada, apalagi penetapan kursi DPRD bukan berdasarkan perolehan suara sah, tetapi berdasarkan jatah kepentingan kelompok dan pribadi.

"Tindakan KPU Provinsi Papua, demikian juga KPU kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah menciderai demokrasi, rakyat tetap menjadi obyek kepentingan elit lokal dan obyek penderita," katanya ketika membacakan pernyataan sikapnya saat menyampaikan orasinya di depan Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, dan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua.

Ditempat yang sama, Mantan Ketua KPU Jayawijaya, Yosephina Hubi, mengatakan kehadiran pihaknya ke kantor Gubernur datang meminta Gubernur Papua agar tidak menerbitkan SK DPRD Kabupaten se-Pegunungan Tengah, karena sampai saat ini pihaknya masih menuntut KPU kabupaten/kota se-Pegunungan Tengah Papua ke DKPP.

Ia juga meminta kepada Gubernur Papua untuk tidak memaksakan adanya pelantikan anggota DPRD se-Pegunungan Tengah Periode 2014-2019 sebelum masalah ini dituntaskan.

Parahnya ada anggota dewan yang sudah terpilih Pemilu 2009 lalu mendapatkan suara yang signifikan namun pada Pileg kali ini tidak mendapatkan dukungan perolehan suara.

Sementara itu, Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, menyatakan, aspirasi yang disampaikan adalah dinamika politik, dan tentunya pasti disampaikan ke Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH. "Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah intervensi proses pelaksanaan Pileg 9 April 2014 lalu," tandasnya.

Ditegaskannya, untuk saat ini Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan 6 SK Pelantikan Anggota DPRD Periode 2014-2019, namun sebelum dikeluarkan itu ditelusuri dan dikaji terlebih dahulu apakah bermasalah ataukah tidak. Jika bermasalah maka dikembalikan ke kabupaten/kota untuk memperbaikinya, sebagaimana sejumlah kabupaten yang usulan untuk dikeluarkan SK pelantikan itu dikembalikan.

"Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., hanya punya kewenangan untuk tetapkan SK Pelantikan anggota DPRD Periode 2014-2019 bila itu tidak bermasalah," tukasnya. [BPC]

DPR RI Tolak Wacana Referendum Papua dan Kalimantan

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Jumat, 10 Oktober 2014 | pukul 13.42 WIT

DPR RI Tolak Wacana Referendum Papua dan Kalimantan


DPR RI Tolak Wacana Referendum Papua dan Kalimantan

Posted: 09 Oct 2014 11:04 PM PDT

JAKARTA - Wacana referendum tiba-tiba mencuat untuk kawasan Provinsi Papua dan Kalimantan Barat.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan DPR akan menolak usulan referendum yang diajukan Provinsi Papua dan Kalimantan Barat karena langkah itu merupakan tindakan subversif.

Fadli Zon menegaskan bahwa persoalan referendum sangat sensitif dan kalau usulan itu benar-benar diwujudkan maka hal itu sangat mengejutkan.

"Karena itu, DPR RI akan mempelajari lebih lanjut, termasuk pernyataan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis yang akan memisahkan diri dari Indonesia," ujarnya.

"Kalau benar Gubernur Kalbar menyatakan itu berarti subversif dan itu tidak pantas karena melanggar sumpah jabatan sebagai kepala pemerintahan daerah. Kita perlu bersikap, dan kalau disampaikan ke DPR, akan kita tolak," ujarnya di Gedung DPR, Kamis (9/10/2014).

Fadli Zon menyatakan akan merevisi sejumlah perjanjian internasional yang dinilai merugikan Indonesia karena pemerintah tidak melibatkan DPR.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis akan mengusulkan referendum ke Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kalau Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) menjegal pelantikan Jokowi-JK.

Cornelis akan mengajukan tiga opsi antara lain cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian, dan kemerdekaan bagi pulau-pulau.

Cornelis mengatakan usulan tersebut baru sekadar wacana pribadinya karena sikap elite partai seolah memperlemah rakyat.

Menurutnya cara ini merupakan langkah kuno, padahal masyarakat mulai cerdas dalam menyikapi perpolitikan, namun sebaliknya kualitas demokrasi justru menurun.

"Ini baru usulan saja. Saya akan ajukan referendum kepada daerah melalui APPSI melalui ketuanya Syahrul Yasin Limpo Gubernur Sulsel," kata Cornelis pada Minggu, (5/10/2014) lalu. [BIS]

Pemkab Paniai Hentikan Bantuan untuk Petani yang Malas

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Selasa, 07 Oktober 2014 | pukul 13.29 WIT

Pemkab Paniai Hentikan Bantuan untuk Petani yang Malas


Pemkab Paniai Hentikan Bantuan untuk Petani yang Malas

Posted: 07 Oct 2014 06:29 AM PDT

ENAROTALI (PANIAI) - Pemerintah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, menghentikan bantuan dana untuk para petani yang teridentifikasi malas dan tidak menunjukan hasil usaha taninya.

"Pemerintah Kabupaten Paniai tidak akan melayani proposal permintaan bantuan dana dari petani yang tidak produktif karena akan sia-sia," kata Bupati Paniai Hengki Kayame melalui siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Minggu.

Menurut Bupati Hengki, bantuan hanya bisa diberikan kepada para petani yang benar-benar produktif dan menunjukkan hasilnya.

Nantuan langsung tunai hanya akan diberikan kepada petani yang telah menunjukan hasil taninya.

Ia mengaku terjadi kemunduran para petani di daerahnya. Hampir 15 tahun terakhir ini, yakni sejak 1999 hingga 2014 para petani di daerah itu mengalami kemunduran. Warga yang dulunya bertani, kini tidak terlihat menjalankan usahanya taninya.

"Itu juga dikarenakan mental para petani yang selalu mengharapkan jawaban melalui proposal yang diajukan kepada pemerintah, ketika dapat uang mereka menjadi keenakan dan tidak bekerja lagi," ujarnya.

Bupati Hengki menambahkan penghentian bantuan biaya itu dilakukan untuk memberi efek jera dan memacu kembali petani di daerah untuk meningkatkan skala usahanya.

"Kami harap kebijakan ini menjadi teguran bagi petani yang sudah tidak lagi bertani," ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4K2P) Kabupaten Paniai John Nicolas Pigome mengatakan bahwa kebijakan bupati itu diharapkan membuat petani tidak bergantung pada proposal.

"Kami sebagai pelakasana teknis akan menyosialisasikan hal ini kepada 427 kelompok tani yang ada di daerah ini," ujarnya.

John mengakui bahwa akibat ketergantungan terhadap proposal dan beras masyarakat miskin (raskin), warga tani yang dulunya proaktif sebagai petani telah meninggalkan usaha taninya.

Bupati Paniai Hengki Kayame dan Wakil Bupati Yohanis You menginginkan warganya mandiri dan memiliki ketahanan pangan yang kuat daerah ini tidak tergantung pada suplai pangan dari luar atau beras raskin.[ANT]

Pedagang Pasar SP2 Timika Jaya Bersihkan Jalan

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 05 Oktober 2014 | pukul 13.03 WIT

Pedagang Pasar SP2 Timika Jaya Bersihkan Jalan


Pedagang Pasar SP2 Timika Jaya Bersihkan Jalan

Posted: 05 Oct 2014 04:14 AM PDT

TIMIKA (MIMIKA) – Pedagang pasar SP 2, Jumat (3/10) bergotong royong memperbaiki akses jalan masuk pasar yang selama ini tidak dapat dilalui warga untuk berbelaja.

Kepala Kelurahan Timika Jaya, Katarina Saweri, S.STP yang terlibat langsung dengan pedagang pasar memperbaiki jalan tersebut mengatakan,  perbaikan akses jalan masuk pasar setelah dirinya menemui pemilik lahan pasar untuk meminta kebijakan. Setelah mendapat kebijakan tersebut, selanjutnya melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Mimika.

 "Setelah mendapat kebijakan dari pemilik, saya langsung berkonsultasi ke Diskoperindag. Jadi saya kemarin (Kamis 2/10-red) dari Diskoperindag langsung sore harinya saya ketemu bapak-bapak dipasar dan kita sepakat kalau hari ini (Jumat 3/10-red) kita langsung kerja," kata Lurah Timika Jaya, saat ditemui Salam Papua.

Kata dia, apa yang dilakukan karena dirinya sangat prihatin melihat pedagang yang harus berjualan dipinggir jalan raya.

"Karena mama-mama yang ada berjualan dipinggir jalan, kami juga was-was jangan sampai terjadi hal-hal yang kami tidak inginkan, yang nantinya masalah kecil menjadi besar lagi," katanya.

Menurut dia, pertama yang dilakukan dalam perbaikan jalan tersebut dengan meratakan jalan. Selanjutnya, akan ditimbun jalan berlubang yang dapat digenangi air dikala hujan turun.

"Saat ini kami fokus untuk ratakan dulu akses jalan masuknya saja, kemudian akan di timbun tempat-tempat yang sering digenangi air, selanjutnya untuk jalan masuk menuju pasar ini akan dipasang gorong-gorong," terangnya.

Diakuinya, anggaran perbaikan jalan tersebut bersumber dari para pedagang. Sedangkan, pihaknya hanya melakukan kordinasi dengan pemilik lahan dan dinas terkait.

"Mereka yang punya dana dalam pengerjaan ini. Kegiatan ini murni partisipasi warga, saya hanya menyediakan sarana komunikasi dan koordinasi," ungkapnya.

Dijelaskannya, setelah jalan tersebut selesai diperbaiki maka, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pedagang yang berjualan di pinggir jalan agar dapat berjualan di area pasar.

 "Selesai kegiatan ini pedagang luar akan kita bereskan dulu semua, baru nanti kami adakan sosialisasi menyampaikan kepada mama-mama untuk masuk berjualan didalam. Jadi, rencananya akan kami ditempatkan disebelah kanan jalan masuk, karena timbunan kita tidak ratakan semua, nanti pengaturannya seperti apa akan kita sampaikan ke mama-mama," jelasnya. [SPC]

Mahasiswa Pegunungan Tengah Kecewa Pemilihan dan Penetapan 14 Kursi Otsus Plus

Posted: 04 Oct 2014 11:30 PM PDT

KOTA JAYAPURA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Timur Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua, Andi Gobay, mengaku sangat kecewa. Lantaran, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai proses pemilihan dan penetapan anggota DPRP kursi Otsus.

Padahal, kenyataannya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai 14 kursi dimaksud, yang ditindaklanjuti oleh KPU RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua, DPRP dan Gubernur Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan 14 kursi dimaksud agar ditetapkan menjadi anggota DPRP periode 2014-2019 untuk menempati kursi Otsus.

Namun, sangat disayangkan hingga kini belum ada Perdasus 14 kursi yang jelas, karena Perdasus 14 kursi yang sudah disahkan DPRP mengalami pengaburan, karena ditolak oleh kelompok masyarakat adat di Papua, bahkan dinilai Perdasus tersebut tidak sesuai dengan harapan orang asli Papua.

Persoalan ini mengakibatkan sampai detik ini ada kebingungan di masyarakat Papua, sebab ada yang menganggap Perdasus 14 kursi sudah dicabut. Demikian juga sebaliknya ada yang menganggap perdasus tersebut belum dicabut. Tentunya kebingungan itu bertambah karena terkesan masalah 14 kursi ini tidak lagi menjadi fokus perhatian DPRP dan Gubernur Papua.

Kondisi tersebut dipastikan turut menjadi sumber potensi konflik di masyarakat adat, karena pastinya ada kecemburuan antara masyarakat kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Atau bisa saja nantinya ada aksi besar-besaran yang digerakan dari daerah-daerah untuk melakukan aksi protes keras yang mungkin saja akan mengganggu stabilitas keamanan Tanah Papua dan terganggunya pembangunan di daerah.

"Yang kami dengar 11 kursi DPRP Papua Barat sudah dipilih dan menunggu pelantikannya, tetapi kenapa Provinsi Papua belum? Ada kepentingan apa sehingga ini diperhambat," tandasnya kepada Bintang Papua di D'Green Hotel Abepura, Kamis, (2/10).

Jika hal ini tidak ditindaklanjuti oleh DPRP dan Gubernur Papua, maka diharapkan KPU Provinsi Papua mengambil alih penetapan 14 kursi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk diusulkan guna dilantik bersamaan dengan anggota DPRP terpilih Periode 2014-2019.

"Harusnya KPU tidak boleh lepas tangan dengan masalah 14 kursi ini, apalagi Perdasus belum ada, dengan mendorong segera DPRP dan Gubernur menindaklanjuti dengan Perdasus dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengangkatan 14 kursi dimaksud," tukasnya. [BIN]

Pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Ditunda, Warga Tuntut Kemerdekaan

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Jumat, 03 Oktober 2014 | pukul 13.54 WIT

Pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Ditunda, Warga Tuntut Kemerdekaan


Pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Ditunda, Warga Tuntut Kemerdekaan

Posted: 02 Oct 2014 06:18 PM PDT

JAKARTA - Masyarakat Papua dan Papua Barat kecewa dengan penundaan pengesahan 65 RUU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kekecewaan itu ditumpahkan dengan meminta kemerdekaan.

"Hari ini harus diputuskan, kami tidak mau ditunda. Kalau ditunda, Papua minta merdeka," teriak masyarakat Papua yang ikut menghadiri sidang paripurna, Senin (29/9).

Melihat situasi yang tidak kondusif, pimpinan sidang sempat meminta sidang diskor. Namun oleh Fahri Hamzah, politisi PKS meminta tidak perlu diskor dan harus dilanjutkan.

Permintaan pimpinan sidang agar masyarakat Papua yang sudah terlihat emosi untuk keluar ruang sidang tidak diindahkan. Mereka menolak keluar dan tetap bertahan di ruang sidang.

Pantauan JPNN di lobi Gedung Nusantara II DPR, Senin (29/9), ratusan pendukung pemekaran yang datang dari berbagai daerah di Papua mulai menumpahkan kekesalan mereka dengan berupaya masuk dengan paksa ke ruang Paripurna.

Bahkan, mereka mulai berteriak-teriak agar pimpinan Komisi II DPR mau menemui mereka untuk memberikan penjelasan. "Tolong, koordinator keamanan, datangkan pimpinan Komisi II ke sini," teriak salah seorang warga Papua.

Alasan Penundaan

Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan, sidang memutuskan untuk menunda pengesahan RUU DOB dan meminta masyarakat bersabar. Kata Khatibul, bila pengesahan tidak bisa dilakukan oleh DPR periode sekarang bisa dilanjutkan pada periode 2014-2019.

"Kita kan lagi berjuang agar 65+22 DOB yang diusulkan akan diteruskan pembahasan di periode yang akan datang. Bisa dibahas pasca-pelantikan anggota DPR 1 Oktober bersama Jokowi-JK. Sambil menyiapkan non-teknisnya, maka masyarakat diharapkan agar tenang dan akan diputuskan pada situasi yang lebih kondusif, aman, dan tidak menimbulkan masalah," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 29 September 2014.

Menurut Khatibul, penundaan dilakukan karena ada beberapa poin yang masih menjadi perdebatan. Pertama, kesiapan daerah yang akan dimekarkan di mana setelah dilakukan verifikasi masih ada daerah yang belum memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kewilayahan, sebagaimana termaktub dalam standar UU 32/2004 dan PP 78/2005.

"Setelah kami melakukan pembahasan yang 65 DOB, pemerintah melakukan kajian terhadap 65 DOB dengan Dewan Pertimbangan DOB. Dari 65 DOB yang diajukan DPR, 33 DOB itu dinyatakan memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan. Tapi masalah pemekaran tidak hanya masalah teknis kewilayahan dan admisnistratif saja, tapi juga ada kajian yang bersifat strategis dan geopolitis," tandasnya.

Situasi sosial di daerah yang akan dimekarkan juga menjadi salah satu pertimbangan. Pasalnya, tak sedikit masyarakat menolak daerahnya dimekarkan, walau sebagian lainnya mendukung.

"Situasi sosial politik ini yang cukup kami kuatir. Misalnya, di Sumatera Utara ada dua aspirasi yang masuk, pertama pembentukan Provinsi Nias dan Provinsi Tapanuli Utara," tukasnya.

Desakan pengesahan RUU ini juga ditenggarai karena adanya ketakutan masyarakat terhadap RUU Pemda mengingat UU 32/2004 memperketat pembentukan daerah pemekaran, karena pemerintah tidak sanggup dari sisi keuangan. Apalagi Kementerian Keuangan hanya menyediakan anggaran untuk lima daerah baru.

Belum lagi daerah hanya diberi kesempatan selama tiga tahun tidak mendapat dana alokasi umum (DAU).

"Pemekaran itu betul-betul terjadi secara fisik siap di lapangan nanti akan dinilai apakah layak jadi DOB atau tidak. Atas hal yang demikian itu, kami memutuskan agar supaya ada keadilan, maka dilakukan penundaan pembahasan," tegasnya. [JPN/ANT]

Berikut adalah 91 DOB yang diusulkan DPR kepada Pemerintah yang terdiri dari   4 usulan, 65 usulan dan 22 usulan, antara lain :

4 Usulan DOB tahun 2012 yang belum diresmikan:
1. Kabupaten Buton Selatan, pemekaran dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
2. Kabupaten Buton Tengah, pemekaran dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
3. Kabupaten Muna Barat, pemekaran dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
4. Kota Raha, pemekaran dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

65 DOB yang diusulkan 24 Nopember 2014:
1. Kabupaten Simalungun Hataran, pemekaran dari Kabupaten Simalungun di Propinsi Sumatera Utara
2. Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
3. Kabupaten Kepulauan Kundur, pemekaran dari Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau
4. Kabupaten Renah Indo Jati, pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat
5. Kota Muara Bungo, pemekaran dari Kabupaten Bungo Propinsi Jambi
6. Kabupaten Lembak, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu
7. Kabupaten Kikim Area, pemekaran dari Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan
8. Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering ilir Propinsi Sumatera Selatan
9. Kabupaten Bogor Barat, pemekaran dari Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat
10. Kabupaten Garut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat
11. Kabupaten Sukabumi Utara, pemekaran dari Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat
12. Kabupaten Sekayam Raya, pemekaran dari Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat
13. Kabupaten Banua Landjak, pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat
14. Kabupaten Berau Pesisir Selatan, pemekaran dari Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur
15. Kabupaten Paser Selatan, pemekaran dari Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur
16. Kota Tahuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara.
17. Kabupaten Talaud Selatan, pemekaran dari Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara
18. Kota Langowan, pemekaran dari Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara
19. Kabupaten Bone Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan
20. Kabupaten Boliyohuto, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo
21. Kabupaten Panipi, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo
22. Kabupaten Gorontalo Barat (Popayato), pemekaran dari Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo
23. Kabupaten Lombok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat
24. Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Propinsi NTT
25. Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sikka Propinsi NTT
26. Kabupaten Wasile, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara
27. Kabupaten Kepulauan Obi, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara
28. Kabupaten Grime Nawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura Propinsi Papua
29. Kabupaten Moyo, pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Propinsi Papua
30. Kota Merauke, pemekaran dari Kabupaten Merauke Propinsi Papua
31. Kabupaten Baliem Center, pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua
32. Kabupaten Bogoga, pemekaran dari Kabupaten Tolikara Propinsi Papua
33. Kabupaten Puncak Trikora, pemekaran dari Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua
34. Kabupaten Muara Digul, pemekaran dari Kabupaten Mappi Propinsi Papua
35. Kabupaten Admi Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mappi Propinsi Papua
36. Kabupaten Ketengban, pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua
37. Kota Lembah Baliem (Wamena), pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua
38. Kabupaten Okika, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya Propinsi Papua
39. Kabupaten Yapen Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua
40. Kabupaten Yapen Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua
41. Kabupaten Pulau Numfoor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfoor Propinsi Papua
42. Kabupaten Yalimek, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
43. Kabupaten Yahukimo Barat (Pegunungan Sier), pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
44. Kabupaten Mamberamo Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
45. Kabupaten Yahukimo Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
46. Kabupaten Yahukimo Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi
47. Kabupaten Yahukimo Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua
48. Kabupaten Ghondumi Sisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen Propinsi Papua
49. Kabupaten Malamoy, pemekaran dari Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat
50. Kabupaten Maybrat Sau, pemekaran dari Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat
51. Kabupaten Raja Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
52. Kabupaten Raja Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat Propinsi Papua Barat
53. Kabupaten Moskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat
54. Kabupaten Kokas, pemekaran dari Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat
55. Kabupaten Kota Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat
56. Kabupaten Manokwari Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat
57. Kabupaten Imekko, pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan Propinsi Papua Barat
58. Propinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Propinsi NTB
59. Propinsi Papua Selatan, pemekaran dari Propinsi Papua
60. Propinsi Papua Tengah, pemekaran dari Propinsi Papua
61. Propinsi Papua Barat Daya, pemekaran dari Propinsi Papua Barat
62. Propinsi Tapanuli, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
63. Propinsi Kepulauan Nias, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
64. Propinsi Kapuas Raya, pemekaran dari Propinsi Kalimantan Barat
65. Propinsi Bolang Mongondow Raya, pemekaran Propinsi Sulawesi Utara

22 DOB yang diusulkan 23 Desember 2013:
1.  Kabupaten Lembah Roufaer, pemekaran dari Kabupaten Waropen, Puncak dan Mamberamo Raya, Provinsi Papua.
2. Kabupaten Yamo, pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
3. Kabupaten Moni, pemekaran dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
4. Kabupaten Mimika Timur, pemekaran dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
5. Kabupaten Mimika Barat, pemekaran dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
6. Kabupaten Biak Napa Swandiwe, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfoor, Provinsi Papua
7. Kabupaten Kembu, pemekaran dari Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
8. Kabupaten Galela Loloda, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
9. Kota Samawa Rea, pemekaran dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
10. Kabupaten Balanipa, pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
11. Kabupaten Tomini Raya, pemekaran dari Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
12. Kabupaten Moutong, pemekaran dari Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
13. Kabupaten Luwu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
14. Kota Sebatik, pemekaran dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
15. Kabupaten Tayan, pemekaran dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
16. Kabupaten Cibaliung, pemekaran dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
17. Kabupaten Caringin, pemekaran dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
18. Kabupaten Cilangkahan, pemekaran dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
19. Kabupaten Indragiri Selatan, pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
20. Kabupaten Kepulauan Natuna Barat, pemekaran dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
21. Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, pemekaran dari Kabupaten Natuna Selatan, Provinsi Kepulauan Riau
22. Provinsi Sumatera Tenggara, pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara

DOB yang diusulkan DPR kepada pemerintah berdasarkan Provinsi:

SUMATERA UTARA
1. Kabupaten Simalungun Hataran, pemekaran dari Kabupaten Simalungun
2. Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal
3. Propinsi Tapanuli, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
4. Propinsi Kepulauan Nias, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara
5. Provinsi Sumatera Tenggara, pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara

RIAU
 1. Kabupaten Indragiri Selatan, pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

KEPULAUAN RIAU
1. Kabupaten Kepulauan Kundur, pemekaran dari Kabupaten Karimun
2. Kabupaten Kepulauan Natuna Barat, pemekaran dari Kabupaten Natuna
3. Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, pemekaran dari Kabupaten Natuna Selatan

SUMATERA BARAT
1. Kabupaten Renah Indo Jati, pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan

JAMBI

 1. Kota Muara Bungo, pemekaran dari Kabupaten Bungo

BENGKULU

 1. Kabupaten Lembak, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong

SUMATERA SELATAN

1. Kabupaten Kikim Area, pemekaran dari Kabupaten Lahat
2. Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering ilir

JAWA BARAT
1. Kabupaten Bogor Barat, pemekaran dari Kabupaten Bogor
2. Kabupaten Garut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Garut
3. Kabupaten Sukabumi Utara, pemekaran dari Kabupaten Sukabumi

BANTEN
 1. Kabupaten Cibaliung, pemekaran dari Kabupaten Pandeglang
2. Kabupaten Caringin, pemekaran dari Kabupaten Pandeglang
3. Kabupaten Cilangkahan, pemekaran dari Kabupaten Lebak

KALIMANTAN BARAT
1. Kabupaten Banua Landjak, pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu
2. Kabupaten Tayan, pemekaran dari Kabupaten Sanggau
3. Kabupaten Sekayam Raya, pemekaran dari Kabupaten Sanggau
4. Propinsi Kapuas Raya, pemekaran dari Kalimantan Barat

KALIMANTAN TIMUR

1. Kabupaten Berau Pesisir Selatan, pemekaran dari Kabupaten Berau
2. Kabupaten Paser Selatan, pemekaran dari Kabupaten Paser

KALIMANTAN UTARA
1. Kota Sebatik, pemekaran dari Kabupaten Nunukan

SULAWESI UTARA

 1. Kota Tahuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Kabupaten Talaud Selatan, pemekaran dari Kabupaten Talaud
3. Kota Langowan, pemekaran dari Kabupaten Minahasa
4. Propinsi Bolang Mongondow Raya, pemekaran Propinsi Sulawesi Utara

GORONTALO
 1. Kabupaten Boliyohuto, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo
2. Kabupaten Panipi, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo
3. Kabupaten Gorontalo Barat (Popayato), pemekaran dari Kabupaten Pohuwato

SULAWESI TENGAH
1. Kabupaten Tomini Raya, pemekaran dari Kabupaten Prgigi Moutong
2. Kabupaten Moutong, pemekaran dari Kabupaten Parigi Moutong

SULAWESI SELATAN

1. Kabupaten Bone Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bone
2. Kabupaten Luwu Tengah, pemekaran dari Kabupaten Luwu

SULAWESI BARAT
 1. Kabupaten Balanipa, pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar

SULAWESI TENGGARA
 1. Kabupaten Buton Selatan, pemekaran dari Kabupaten Buton
2. Kabupaten Buton Tengah, pemekaran dari Kabupaten Buton
3. Kabupaten Muna Barat, pemekaran dari Kabupaten Muna
4. Kota Raha, pemekaran dari Kabupaten Muna

NUSA TENGGARA BARAT
1. Kabupaten Lombok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur
2. Kota Samawa Rea, pemekaran dari Kabupaten Sumbawa
3. Propinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Propinsi NTB

NUSA TENGGARA TIMUR
 1. Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flores Timur
2. Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sikka

MALUKU UTARA
 1. Kabupaten Wasile, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur
2. Kabupaten Kepulauan Obi, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan
3. Kabupaten Galela Loloda, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara

PAPUA
 1. Kabupaten Grime Nawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura
2. Kabupaten Moyo, pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel
3. Kota Merauke, pemekaran dari Kabupaten Merauke
4. Kabupaten Baliem Center, pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya
5. Kabupaten Bogoga, pemekaran dari Kabupaten Tolikara
6. Kabupaten Puncak Trikora, pemekaran dari Kabupaten Lanny Jaya
7. Kabupaten Muara Digul, pemekaran dari Kabupaten Mappi
8. Kabupaten Admi Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mappi
9. Kabupaten Ketengban, pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang
10. Kota Lembah Baliem (Wamena), pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya
11. Kabupaten Okika, pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya
12. Kabupaten Yapen Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen
13. Kabupaten Yapen Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen
14. Kabupaten Pulau Numfoor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfoor
15. Kabupaten Yalimek, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
16. Kabupaten Yahukimo Barat (Pegunungan Sier), pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
17. Kabupaten Mamberamo Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
18. Kabupaten Yahukimo Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
19. Kabupaten Yahukimo Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
20. Kabupaten Yahukimo Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
21. Kabupaten Ghondumi Sisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen
22. Propinsi Papua Selatan, pemekaran dari Propinsi Papua
23. Propinsi Papua Tengah, pemekaran dari Propinsi Papua
24. Kabupaten Lembah Roufaer, pemekaran dari Kabupaten Waropen, Puncak dan Mamberamo Raya
25. Kabupaten Yamo, pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya
26. Kabupaten Moni, pemekaran dari Kabupaten Paniai
27. Kabupaten Mimika Timur, pemekaran dari Kabupaten Mimika
28. Kabupaten Mimika Barat, pemekaran dari Kabupaten Mimika
29. Kabupaten Biak Napa Swandiwe, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfoor
30. Kabupaten Kembu, pemekaran dari Kabupaten Tolikara

PAPUA BARAT
 1. Kabupaten Malamoy, pemekaran dari Kabupaten Sorong
2. Kabupaten Maybrat Sau, pemekaran dari Kabupaten Sorong
3. Kabupaten Raja Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat
4. Kabupaten Raja Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat
5. Kabupaten Moskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni
6. Kabupaten Kokas, pemekaran dari Kabupaten Fakfak
7. Kabupaten Kota Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari
8. Kabupaten Manokwari Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari
9. Kabupaten Imekko, pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan
10. Propinsi Papua Barat Daya, pemekaran dari Propinsi Papua Barat

Pemprov Papua Dapat 170 Formasi CPNS 2014 dari 800 Formasi Pengajuan

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 22 September 2014 | pukul 13.28 WIT

Pemprov Papua Dapat 170 Formasi CPNS 2014 dari 800 Formasi Pengajuan


Pemprov Papua Dapat 170 Formasi CPNS 2014 dari 800 Formasi Pengajuan

Posted: 22 Sep 2014 06:35 AM PDT

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua hanya mendapat 170 formasi CPNS 2014 dari 800 formasi yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Dari 800 formasi yang kami ajukan, yang disetujui hanya 170 formasi," kata Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Papua Charles Kambuaya, di Jayapura, Senin.

Ia mengatakan, Pemprov Papua sempat ingin mengajukan penambahan kuota CPNS namun batal dilakukan karena sudah ada penegasan dari pejabat Kemenpan RB bahwa ruang penambahan kuota sudah tertutup.

Apalagi, Kemenpan RB menilai jumlah pegawai negeri di Pemprov Papua tergolong banyak, yakni tujuh ribu lebih.

"Kita di provinsi sudah tidak bisa minta tambahan karena Kemenpan RB sudah tahu di sini sudah kelebihan pegawai, jadi kalau kita mau minta tetap tidak diberi, tapi kalau kabupaten/Kota masih bisa," ujarnya.

Ketika ditanya apakah sebagian PNS di Pemprov Papua dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota, Charles mengatakan, hal itu merupakan kewenangan gubernur.

"Itu tergantung kebijakan gubernur, jika ada kerja sama gubernur dengan bupati/walikota karena ada daerah yang memerlukan, baru bisa dilakukan," ujarnya.

Mengenai rekrutmen CPNS 2014 khusus putra-putri asli Papua, Charles mengatakan, hal itu langsung ditangani Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

UP4B merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

UP4B dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011, dan memiliki masa kerja sampai dengan 2014, dan berkedudukan di Jayapura, ibukota Provinsi Papua.

"Tim UP4B sempat datang ke BKD Papua untuk sosialisasi sekaligus menegaskan kriteria putra-putri asli Papua," ujarnya.

Dikatakannya, yang termasuk kategori putra-putri asli Papua yakni bapak-ibu orang Papua, atau bapak Papua ibu nonPapua.

"Kalau mama Papua tapi bapak nonPapua itu tunggu dulu, karena ini harus menunggu garis keturunan," ujarnya.

Hanya saja, kata Charles, pengalaman yang lalu kuota yang diberikan untuk Papua tidak bisa terpenuhi, karena sejumlah formasi sedikit peminatnya.

"Hal itu berkaitan dengan ketersediaan SDM, dan kualifikasi formasi yang diminta tidak tersedia," ujarnya. [Antara]

Partai Daerah dalam RUU Otsus Plus akan Dikaji

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 21 September 2014 | pukul 13.14 WIT

Partai Daerah dalam RUU Otsus Plus akan Dikaji


Partai Daerah dalam RUU Otsus Plus akan Dikaji

Posted: 20 Sep 2014 09:27 PM PDT

JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan amanat presiden mengenai revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

"Amanat presidennya sudah diteken Presiden sebelum beliau berangkat ke Portugal," ujar Djohermansyah ketika dihubungi, Sabtu, 20 September 2014.

Menurut Djohermansyah, ada beberapa isu yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Otsus) Plus ini. "Salah satunya ada permintaan dari Papua untuk merumuskan partai daerah," ujar Djohermansyah. Dia mengatakan permintaan tersebut sudah dirumuskan dalam beberapa pasal.

Djohermansyah mengatakan, dengan keluarnya amanat presiden itu, RUU tersebut siap dibahas di DPR. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, selain soal partai daerah, di dalam RUU Otsus Plus juga ada pengaturan penempatan pejabat, militer, dan kewenangan Gubernur Papua sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Kewenangan itu di antaranya merangkai kerja sama dengan pihak lain di luar negeri serta mendapatkan dana langsung dari lembaga donor tanpa campur tangan pemerintah pusat. "Ada ratusan pasal," ujar Gamawan, kemarin.

RUU itu berisi 42 bab dan 149 pasal serta 50 bidang strategis. Sedangkan UU Otsus Papua hanya terdiri atas 24 bab dan 79 pasal. [Tempo]
 
Support : Papua Untuk Semua | PUS | P-U-S
Copyright © 2013. Portal Kabupaten dan Kota | Papua Untuk Semua - All Rights Reserved
Template formatted by XegaVega Published by Batlax.com
Proudly powered by Blogger