Sukai Facebook Kami
Ikuti Twitter Kami

Artikel Aktual

Isaias Douw Siap Pimpin Kabupaten Nabire

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 10 Januari 2015 | pukul 12.03 WIT

Isaias Douw Siap Pimpin Kabupaten Nabire


Isaias Douw Siap Pimpin Kabupaten Nabire

Posted: 09 Jan 2015 11:29 PM PST

ENAROTALI (NABIRE) - Bupati Nabire Isaias Douw menyatakan, siap memimpin kembali daerah itu jika masih dipercayakan oleh seluruh masyarakat Nabire.

"Saya siap maju apabila masyarakat masih menghendaki saya untuk memimpin mereka di periode kedua. Tapi kalau masyarakat Nabire sudah tidak menghendaki saya lagi, yah saya siap terima karena semua ini sudah diatur oleh Tuhan," kata Isaias Douw kepada Antara di Nabire, Kamis.

Bupati Douw mengakui selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Mesak Magai sejak 2010 hingga kini memang masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Pada periode 2010 hingga 2012, katanya, Pemkab Nabire memprioritaskan anggaran untuk pembangunan kampung kampung dan distrik-distrik wilayah pedalaman yang jauh dari kota.

Alokasi anggaran tersebut, katanya, digunakan untuk membangun infrastruktur jalan raya dan jembatan sampai ke kampung-kampung pelosok dan terpencil.

Pembangunan infrastruktur di kampung-kampung pedalaman itu, katanya, semata-mata untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat setempat yang selama ini kurang mendapat perhatian.

"Sekarang ini perekonomian masyarakat di kampung-kampung mulai bergerak dan orang-orang yang tadinya tinggal di kota memilih pulang ke kampung untuk membangun desa mereka. Dengan adanya akses jalan yang lancar dari kampung ke kota maka masyarakat bisa membawa hasil bumi mereka untuk dipasarkan di Nabire," jelas Bupati Douw.

Sedangkan mulai 2013 hingga 2015, katanya, Pemkab Nabire memprioritaskan pembangunan di dalam dan sekitar Kota Nabire sehingga ibukota kabupaten itu bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Teluk Cenderawasih dan wilayah Pegunungan Tengah bagian Barat Papua.

Salah satu program Bupati Isaias Douw yang hingga kini belum dapat dirampungkan yaitu pembangunan Bandara Internasional Nabire yang berlokasi di SP C Nabire.

Bupati Douw mengaku bahwa Pemkab setempat telah menggelontorkan anggaran ratusan miliar untuk pembangunan lokasi bandara baru tersebut.

Selama empat tahun berjalan, Pemkab setempat telah membuka dan menimbun lahan seluas 2,5 kilometer dari rencana sekitar empat hingga lima kilometer untuk pembangunan landas pacu (apron), terminal, apron (tempat parkir pesawat) dan fasilitas pendukung lainnya.

Seluruh dana untuk pembangunan lokasi bandara baru Nabire tersebut bersumber dari APBD dan APBD-Perubahan Nabire dan hingga kini belum ada sedikitpun bantuan dari APBD Provinsi Papua maupun APBN.

"Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perhubungan, namun belum ada yang terealisasi sampai saat ini. Kami akan memasukan semua persyaratan yang diminta Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, termasuk dokumen AMDAL. Kalau semua persyaratan sudah lengkap maka Kemenhub siap membangun bandara baru tersebut," jelasnya.

Bupati Douw mengatakan kehadiran Bandara internasional di Nabire sangat penting mengingat Nabire merupakan sentra utama pembangunan di kawasan Teluk Cenderawasih dan Wilayah Pegunungan Tengah Papua bagian barat.

"Kehadiran bandara internasional di Nabire akan memacu pertumbuhan ekonomi hingga wilayah pedalaman Papua karena Nabire merupakan sentra utama untuk akses ke kabupaten-kabupaten di wilayah pedalaman baik melalui jalur darat, udara maupun laut," jelas Bupati Douw. [Antara]

Istana Presiden di Sekitar Danau Sentani jadi Tanda Perhatian Pemerintah Pusat

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 29 Desember 2014 | pukul 12.03 WIT

Istana Presiden di Sekitar Danau Sentani jadi Tanda Perhatian Pemerintah Pusat


Istana Presiden di Sekitar Danau Sentani jadi Tanda Perhatian Pemerintah Pusat

Posted: 28 Dec 2014 07:22 PM PST

KOTA JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) mendukung wacana Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Istana Kepresidenan di provinsi Papua sebagai bentuk perhatiannya kepada wilayah paling timur di Indonesia ini.

"Presiden rencanakan akan bangun istana di Papua dan respon masyarakat Papua dalam hal ini teman-teman dari keluarga besar Sentani sudah kasih tanah, karena kami adalah bagian dari Negara Indonesia," ujar ketua MRP Timotius Murib kepada wartawan, di kantor Gubernur Papua, Senin (22/12) lalu.

Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Murib, dan sebagai warga negara wajar kalau rakyat Papua kasih tanah untuk bangun satu Istana Presiden di Papua, tepatnya di wilayah Danau Sentani, Kabupaten Jayapura.

"Warga negara yang baik dan sopan itu adalah Papua, karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik ada di Papua, baik dari anak kecil hingga dewasa. Sementara daerah lain terkadang tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa daerah. Jadi wajar kalau kami sangat dukung rencana Pak Jokowi itu," katanya.

Sebelumnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membangun Istana Kepresidenan di wilayah Papua. Permintaan itu menyusul maraknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, perlunya dibangun Istana Kepresidenan di wilayah Timur Indonesia itu dimaksudkan agar pemerintah bisa memantau dan meminimalisir pelanggaran HAM yang selama ini luput dari perhatian pemerintah."Hal ini juga sebagai langkah untuk menagih janji 100 hari Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua," imbuhnya. [BintangPapua]

Pemda Manokwari akan Pinjam 56 Miliar untuk Estimasi Belanja 2015

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 28 Desember 2014 | pukul 12.02 WIT

Pemda Manokwari akan Pinjam 56 Miliar untuk Estimasi Belanja 2015


Pemda Manokwari akan Pinjam 56 Miliar untuk Estimasi Belanja 2015

Posted: 26 Dec 2014 10:42 PM PST

MANOKWARI – Hingga Selasa (18/11/2014), anggota DPRD kabupaten Manokwari masih melakukan rasionalisasi terhadap materi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan eksekutif.

Setidaknya sudah satu pekan pembahasan masih juga berkutat pada KUA-PPAS. Wakil Bupati Roberth KR. Hammar kepada pers di kantor bupati, Selasa (18/11/2014) menuturkan, pembahasan menjadi alot karena anggota DPRD ingin memperjelas rencana pinjaman yang diajukan Pemda.

Pinjaman terpaksa diambil untuk menutup defisit sebesar 56 miliar akibat meningkatnya belanja daerah dalam rancangan APBD-P 2014. Defisit muncul dikarenakan estimasi pendapatan dalam APBD induk 2014 ternyata meleset dari target.

"Teman-teman DPRD menghendaki yang kita pinjam 56 miliar itu untuk membeli apa-apa saja, apakah itu urgen atau tidak, kenapa tidak dialihkan ke 2015 karena waktunya sudah sangat dekat. Ini yang bikin sedikit molor, " kata Hammar.

Adapun pinjaman tersebut, menurut Hammar, dialokasikan untuk membayar sejumlah kegiatan fisik dan non fisik yang sudah dikerjakan mendahului.

"Jadi ada pekerjaan yang sudah dikerjakan tapi belum dibayarkan, nah itu yang kita selesaikan. Tapi mudah-mudahan pinjaman yang 56 miliar itu bisa turun ke 30 miliar atau 20 miliar. Sekarang lagi diproses (antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran pemda), " lanjutnya.

Mengingat waktu menuju akhir tahun yang tinggal menyisakan 1 bulan, Hammar berharap, pembahasan KUA-PPAS secepatnya dituntaskan sehingga bisa dilanjutkan ke pembahasan APBD-P.

"Kita harap tanggal 19 atau 20 November sudah tutup sehingga lanjut ke APBD-P. Harapannya APBD-P dibahas paling lama satu minggu karena sebelumnya sudah dirasionalisasikan antara Banggar dengan TAPD, " pungkas orang nomor dua Manokwari ini. [CahayaPapua]

Gubernur Lukas Enembe Ajak Warga Papua Sambut Presiden Joko Widodo

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Jumat, 26 Desember 2014 | pukul 12.02 WIT

Gubernur Lukas Enembe Ajak Warga Papua Sambut Presiden Joko Widodo


Gubernur Lukas Enembe Ajak Warga Papua Sambut Presiden Joko Widodo

Posted: 26 Dec 2014 04:02 AM PST

KOTA JAYAPURA  - Gubernur Papua Lukas Enembe mengajak warganya untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan yang akan menghadiri perayaan Natal nasional bersama di Kota Jayapura pada 27 Desember 2014.

"Kita akan didatangi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriani Jokowi serta rombongan pada beberapa hari kedepan untuk merayakan Natal nasional bersama di lapangan Mandala, mari kita sambut," kata Gubernur Lukas Enembe saat memberikan sambutan di hadapan Jemaat Gereja GKI Pengharapan Jayapura, Kota Jayapura, Kamis.

Enembe meminta segenap umat kristiani di Kota Jayapura dan sekitarnya untuk menyambut mantan Wali Kota Solo itu dengan suka cita, karena kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan akan memberikan banyak manfaat bagi warga diwilayah itu.

"Kita sambut beliau dengan semangat, kita tunjukkan bahwa kita tuan rumah yang baik, kita dukung kepemimpinan beliau," katanya.

Sebagai umat kristiani di Papua, Enembe yang juga mantan Bupati Puncak Jaya itu mengajak seluruh umat dari berbagai denominasi aliran dan gereja yang ada untuk menunjukkan existensi sebagai umat Tuhan yang bijak.

"Oleh karena itu saya sebagai gubernur, saya imbau agar kita bersatu, tunjukkan sebagai orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus dan negara ini. Kita tunjukkan semangat kekristenan," katanya.

"Saya juga minta agar kita hindari ketidakharmonisan, hidup rukun, berdampingan sesuai Bhineka Tunggal Ika," lanjutnya.

Diakhir sambutannya, Gubernur Enembe menyampaikan selamat Natal dan menyongsong Tahun Baru.

"Saya beserta keluarga, mengucapkan selamat Natal dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2015," katanya.

Presiden Joko Widodo dan rombongan dijadwalkan menghadiri perayaan Natal nasional di Lapangan Mandala, Kota Jayapura dan melakukan sejumlah kunjungan kerja, bertemu dengan tokoh Papua. [Antara]

TNI dan Polri Diminta Perlakukan Masyarakat Seperti Saudara Sendiri

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 22 Desember 2014 | pukul 12.03 WIT

TNI dan Polri Diminta Perlakukan Masyarakat Seperti Saudara Sendiri


TNI dan Polri Diminta Perlakukan Masyarakat Seperti Saudara Sendiri

Posted: 21 Dec 2014 11:56 PM PST

TIMIKA (MIMIKA) – Gereja Kristen Injili di Tanah Papua meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menjaga masyarakat di Papua, layaknya saudara sendiri.

"Kami minta kepada pihak pemerintah, TNI dan Polri dapat memperhatikan hal ini dengan baik, disaat apa dan ditempat mana yang kita dapat menggunakan senjata dan kekerasan serta disaat apa dan ditempat mana yang kita harus lakukan tindakan persuasif, lakukan pembicaraan dan dialog serta bantuan-bantuan kemasyarakatan sehingga masyarakat dapat merasa dijadikan saudara, sebab itu bisa menolong kita," ujar Wakil Ketua GKI Tanah Papua, Klasis Mimika Pendeta Moses Rumbino, S.Th kepada Salam Papua pada Rabu (10/12) di kantornya.

Menurutnya masyarakat juga harus menghargai dan menghormati batasan-batasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Sebab jika mereka melakukan pelanggaran hukum, mereka sendirilah yang akan menuai akibatnya.

"Lalu kepada masyarakat juga, kalau memang ada hal-hal yang dilarang untuk tidak boleh dilakukan maka masyarakat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus menjaganya. Kita semua ingin ketenangan dan kedamaian, kalau kita sebagai masyarakat melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan itu maka akan ada pihak yang terkait yang bertindak," tuturnya.

Namun pihaknya mengharapkan agar tindakan-tindakan penertiban ini yang harus disesuaikan dengan situasi. Sebab tidak mesti dengan cara-cara yang keras dan kasar serta menggunakan  senjata.

"Kami harapkan pihak keamanan dapat menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, gereja dan adat untuk menengahi hal ini sehingga tidak terjadi korban-korban berjatuhan seperti yang terjadi di Enarotali dan beberapa tempat," ujarnya.

Selanjutnya Pendeta Moses menyatakan bahwa kebanyakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat akibat bebas beredarnya minuman keras di Tanah Papua.

"Menyangkut keamanan dan kenyamanan, setiap pertemuan yang dihadiri oleh lembaga gereja, lembaga dan tokoh masyarakat serta pemerintah dan pihak keamanan, kami selalu memberikan penekanan kepada pihak pemerintah dan keamanan untuk selalu memperhatikan ketertiban dan kenyamanan kota ini, sebab hal yang memicu kekerasan dan kejahatan adalah miras," ujarnya.

Menurutnya, penyebab dari bebasnya peredaran miras ini karena adanya oknum-oknum tertentu yang memiliki kuasa besar baik secara finansial maupun politik yang berada dibelakang para pedagang minuman ini.

"Kami dari lembaga gereja serta gereja-gereja lainnya, selalu berbicara tentang hal ini tetapi tidak ada keputusan yang pasti dari pemerintah dan pihak keamanan untuk tidak langsung menangani soal-soal ini karena, rupanya ada tempat-tempat khusus yang orang-orangnya punya kuasa dan tempat-tempat tertentu sehingga polisi yang berada dilapangan tidak dapat menertibkannya akibat soal-soal kepangkatan dan jenjang kepemimpinan tertentu sehingga mereka tidak melakukan apa-apa karena yang mengelola tempat-tempat ini didukung atau dimiliki oleh orang-orang yang pangkat dan jabatannya lebih besar," beber dia.

Ia menegaskan, GKI sangat berharap agar Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE dan Wakil Bupati, Yohanis Bassang, SE., M.Si dapat besikap keras dengan tiap tindakan yang mereka diambil sekarang ini, supaya hal-hal yang menyangkut soal minuman beralkohol ini dapat ditertibkan sesuai dengan peruntukkannya di tempat-tempat khusus seperti bar dan hotel. Supaya orang-orang yang mengkonsumsinya dapat diatur dan dipantau keberadaannya.

Namun diungkapkan, kecenderungan lain masyarakat dalam melanggar peraturan adalah akibat maraknya peredaran minuman keras buatan lokal yang selalu diproduksi oleh masyarakat.

"Cuma ada kecenderungan dari masyarakat bahwa ketika aturan itu diberlakukan, kadang-kadang mereka lari ke apa yang disebut dengan 'milo' atau minuman lokal. Sehingga ketika ada peraturan daerah atau peraturan pemerintah yang memang diturunkan maka, pemerintah dan pihak keamanan harus mendukung aturan itu sehingga peraturan itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya" ujarnya.
Pihaknya mengharapkan agar penertiban dan sikap yang dilakukan oleh TNI Polri kepada masyarakat dapat dilakukan secara manusiawi apalagi pada saat-saat khusyuk pada jelang perayaan Natal tahun ini serta perayaan keagamaan lainnya.

"Sehingga perayaan natal dan perayaan-perayaan keagamaan lainnya dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan berarti dari adanya miras ini dan kemabukan yang dilakukan oleh warga dapat dikurangi, serta tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh siapapun baik oleh pihak keamanan maupun masyarakat," imbuhnya. [SalamPapua]

Pemprov Papua Belum Patuhi Larangan Rapat di Hotel

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Kamis, 18 Desember 2014 | pukul 12.02 WIT

Pemprov Papua Belum Patuhi Larangan Rapat di Hotel


Pemprov Papua Belum Patuhi Larangan Rapat di Hotel

Posted: 18 Dec 2014 12:16 AM PST

KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua belum mematuhi larangan rapat di hotel, karena selain aturan pelaksanaannya belum ada, juga menghadapi keterbatasan ruangan milik negara.

"Larangan rapat di hotel itu kebijakan pusat, kami belum ada aturan pelaksanaannya atau belum ada referensi yang kuat, baru surat edaran yang belum ada tindak lanjutnya," kata Sekretaris daerah (Sekda) Papua Herry Dosinaen, usai upacara peringatan HUT ke-43 Korpri, di Jayapura, Selasa.

Herry mengemukakan hal itu ketika menanggapi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 terkait larangan rapat di hotel.

Larangan tersebut mulai berlaku 1 Desember 2014, atau beberapa hari setelah surat edaran itu diterbitkan.

"Kita lihat saja situasi dan kondisinya, saya khawatir larangan itu hanya pernyataan elit politik ketika melihat masalah kontemporer, tidak lihat secara komprehensif," ujar Herry.

Menurut dia, jika Pemprov Papua mengundang pejabat dari 29 kabupaten/kota di provinsi paling timur Indonesia itu untuk menggelar rapat koordinasi, maka akan kesulitan merealisasikan rapat koordinasi itu jika harus menggunakan fasilitas negara.

Fasilitas negara di Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, belum memadai, sehingga selama ini rapat koordinasi akbar itu digelar di aula hotel.

"Makanya lihat sikonnya, kalau rapat koordinasi kami undang semua kabupaten/kota tentu tidak bisa di fasilitas pemerintah, dan akhirnya pakai hotel juga," ujarnya.

Herry mengakui, sementara ini Pemprov Papua masih tetap mengutamakan prinsip pengelolaan anggaran yang tepat guna, dan tepat sasaran, serta akuntabel.

"Yang penting semua terstruktur dan terencaana dengan baik, serta muara `output` dan `outcome` yang baik pula, tidak ada pemborosan uang negara," ujarnya. [Antara]

Tim Sar Evakuasi Kru Heli Super Puma di Kiwirok

Posted: 17 Dec 2014 10:22 PM PST

KOTA JAYAPURA - Tim SAR baik dari Basarnas maupun TNI-AU saat ini sudah dikerahkan untuk mendekati lokasi pendaratan helikopter Super Puma TNI-AU yang mendarat darurat di pedalaman Papua, Jumat (28/11).

Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanud Jayapura Mayor (Sus) Juni Kurniawati kepada Antara, Minggu, mengatakan,  tim SAR sudah dikerahkan ke lokasi terdekat yakni di Batom untuk memudahkan proses evakuasi.

Di dalam tim SAR, kata Mayor Juni, juga terdapat tim kesehatan yang membawa berbagai peralatan sesuai standar penyelamatan.

Menurutnya, dari laporan yang diterima saat ini helikopter Airfast milik PT. Freeport sudah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi.

Saat ini helikopter Airfast dalam penerbangan ke Dekai, sedangkan pesawat Cassa dan helikopter Bell sudah berada di Batom.

Dari Batom kelokasi heli puma hanya dibutuhkan waktu sekitar empat menit.

"Mudah-mudahan hari ini evakuasi dapat dilakukan. Diantara kru dan anggota Satgas Yonif 133/Yudha Sakti ada yang terluka." ujar Mayor Juni.

Helikopter Super Puma yang dipiloti Mayor Pnb Tarigan, sempat dilaporkan hilang kontak dalam penerbangannya dari Sentani - Kiwirok membawa 14 orang termasuk kru.

Posisi helikopter milik TNI AU itu dilaporkan berada di lokasi yang cukup sulit untuk proses evakuasi. [Antara]

Polda Papua Periksa Thomas Tigi Terkait Korupsi Dana Bansos Kabupaten Dogiyai senilai Rp 32 Miliar

Posted: 17 Dec 2014 10:07 PM PST

KOTA JAYAPURA - Penyidik Reserse Kriminal Khusus (Direksrimsus) Polda Papua akhirnya memeriksa Bupati Dogiai, Thomas Tigi   terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial di kabupaten tersebut tahun 2012 senilai Rp32 Milliar.

Bupati Dogiyai diperiksa penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Papua selama 10 jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 Wit di ruang Subdit III Tipikor Polda Papua.

Saat diperiksa penyidik, Bupati Dogiyai tidak didampingi kuasa hukum.  Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik

 Selama diperiksa, Bupati Dogiai dicercar dengan 50 pertanyaan penyidik seputar penyelewenangan dana Dana Bansos Dogiyai tahun 2012 dan 2013.

Usai diperiksa, Bupati Dogiyai yang berusaha dikonfirmasi wartawan terkait pemeriksaan itu enggan memberi keterangan. Orang nomor satu di Kabupaten Dogiyai justru menghindari kerumunan wartawan sambil berjalan menuju mobilnya yang sudah menunggu.

 "Tidak, tidak"  kata Bupati Dogiyai kepada wartawan sambil berlalu.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Sulistiyo Pudjo Hartono, ketika dikonfirmasi melalu telepon selulernya membenarkan pemeriksaan terhadap Bupati Dogiyai.

"Ya, benar bahwa Bupati Dogiai diperiksa di Polda namun hasil  pemeriksaan seperti apa belum tahu, wong sms dari penyidik saja belum kelihatan, bagaimana mau jelaskan nanti, bisa salah-salah dong," tandasnya.

Pemeriksan terhadap Bupati Dogiyai berdasarkan Laporan Polisi (LP)  nomor.133/VIII/2014 tentang dugaan TPK dana hibah dan Bansos Kabupaten Dogiayai tahun 2012 dan 2013 senilai Rp. 32 Miliar.[PapuaPos]

Kelompok Leka Tenggelan jadi Pelaku Penembakan Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 07 Desember 2014 | pukul 12.02 WIT

Kelompok Leka Tenggelan jadi Pelaku Penembakan Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson


Kelompok Leka Tenggelan jadi Pelaku Penembakan Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson

Posted: 07 Dec 2014 03:51 AM PST

KOTA JAYAPURA - Pelaku Penembakan terhadap anggota Brimob, Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson di Illaga, Kabupaten Puncak,  Rabu pagi (3/12) diduga merupakan kelompok Leka Tenggelan,(LT).  Dimana, awalnya kelompok LK tersebut bergabung dengan masyarakat sambil berpura-pura membantu menaikkan kursi-kursi yang akan digunakan dalam kegiatan Perayaan Natal di gereja GKII itu.

Kabidhumas Polda Papua, Kombes Pol. Sulistyo Pudjo Hartono kepada wartawan membeberkan , sebelum ditembak ke dua anggota Brimob tersebut dipukul dengan senjata tajam dan akhirnya ditembak.

Dari otopsi, Bripda Everson ditemukan luka dihidung dan luka bacok dan luka bekas goresan senjata tajam dibagian tangan bekas goresan senjata tajam, sedangkan Aipda Thomson Siahaan bagian kaki kanan dipotong dan ditembak dibagian pelipis," ungkapnya, Kamis (4/12).

Pudjo menjelaskan, Saat ini Polisi sedang memintai keterangan terhadap masyarakat disekitar itu guna mengetahui cirri dan indentitas pelaku penembakan tersebut sebab tak mungkin masyarakat sekitar tak tahu siapa-siapa yang ikut membantu kegiatan gereja GKII tersebut.  Tentunya, satu sama lainnya mengetahui siapa dan bagaimana si pelaku sehingga akhirnya ditemukan pelakunya, namun dugaan pelakunya adalah kelompok Leka Telenggan,(LT).

Pudjo menyakini bahwa dua anggota Brimob itu awalnya siaga namun karena ada permintaan bantuan dari gereja GKII tersebut, dua anggota Brimob itu meninggalkan senjatanya.

"Tak mungkin dua anggota Brimob itu tak siaga, bila memang ada permintaan dari gereja, mereka pasti siaga kalau tahu akan diserangkan kelompok LT tersebut.  Dua Brimob itu, diperkirakan sudah lebih dulu diintip. Hal itu berdasarkan dari gerakan dari Gereja itu," ujarnya.

Kelompok LT,  kata Pudjo sebelumnya telah ditolak oleh masyarakat iIIaga Kabupaten Puncak. Dimana, tiga minggu lalu, masyarakat iIIaga telah menandatangani kesepakatan iIIaga yang isinya adalah menolak semua kegiatan kelompok kriminal bersenjata,(KKB)di iIIaga dan sekitarnya lalu mendenda sebanyak 2 Milliar kepada KKB sebagai pelaku Penembakan terhadap masyarakat dan aparat, dimana denda itu akan diberlakukan kepada para keluarga pelaku bahkan dikenaka hokum adat dan hokum pidana.

"Diperkirakan kelompok LT beranggotakan tiga orang yang melakukan aksi penembakan terhadap dua anggota Brimob tersebut. Pasca kejadian, status di iIIaga ditingkat menjadi siaga satu," tegasnya.

Honai DibakarSoal 20 honai dibakar Brimob, Pudjo membeberkan memang setelah kejadian itu, Brimob bertanya kepada warga sekitar namun tidak satupun yang mengenal pelaku, karena sudah terlalu emosi akhirya beberapa tenda honai dibakar dan beberapa ditarik lalu melepaskan.

Kalau anggota berniat jahat, bukan honai saja yang menjadi sasaran, orangpun ikut namun tak dilakukannya sebab anggota saat itu sudah menahan kekesalan menimpa rekannya. Saat ini, 10 orang dimintai keterangan disekitar kejadian itu sebab sebelumnya mereka berada di lokasi itu," katanya.

Pudjo menjelaskan dari kejadian itu, 1 regu Brimob diberangkat menuju Ilaga Kabupaten Puncak namun itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan aman.

Sementara itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Alberth Yoku menyatakan kami mengapresiasikan apa yang dikerjakan dua anggota Brimob itu sebab dia apa yang dikerjakan itu berarti telah menghormati Tuhan.

Namun kami menyayangkan kejadian itu karena itu, apa yang dilakukan saudara-saudara yang melakukan tindakan itu, suatu saat Tuhan akan menghukum mereka sebab tak boleh melakukan seperti itu.

"Kita manusia harus tahu memilah, ini orang mengerjakan apa, kalau orang sedang bekerja untuk Tuhan, sejahat apapun kita jangan kita melakukan hal-hal tercela," katanya.

Soal langkah yang diambil gereja GKI, Alberth Yoku menjelaskan bahwa kita tetap mengiriman surat teguran kepada gereja GKII Illaga apalagi menganggu persiapan dalam ibadah.

Jadi, GKI ditanah Papua berduka bersama dengan Polda terhadap dua warga jemaatnya tersebut. Dan diserukan kepada saudara-saudara di pegunungan agar menghentikan kebiasaan membunuh sebab membunuh bukan hak kita melainkan haknya Tuhan." Mau mati atau hidup itu sudah menjadi hak Tuhan dan bukan hak manusia," tandasnya. [Papuapos]
 
Support : Papua Untuk Semua | PUS | P-U-S
Copyright © 2013. Portal Kabupaten dan Kota | Papua Untuk Semua - All Rights Reserved
Template formatted by XegaVega Published by Batlax.com
Proudly powered by Blogger