Sukai Facebook Kami
Ikuti Twitter Kami

Artikel Aktual

Kabupaten Fak-Fak, Jayapura, Biak, dan Manokwari Terima Adipura

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 08 Juni 2014 | pukul 13.31 WIT

Kabupaten Fak-Fak, Jayapura, Biak, dan Manokwari Terima Adipura


Kabupaten Fak-Fak, Jayapura, Biak, dan Manokwari Terima Adipura

Posted: 07 Jun 2014 10:18 AM PDT

JAKARTA - Wakil Presiden RI Boediono memberikan penghargaan Adipura tahun 2014 kepada beberapa Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota) yang mampu berkontribusi signifikan terhadap kelestarian lingkungan hidup. 4 kabupaten di Papua, di antaranya yang menerima penghargaan Adipura tersebut.

4 Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Papua & Papua Barat, yaitu Kabupaten Fak-Fak, Jayapura, Biak, dan Manokwari menerima langsung penghargaan Adipura tersebut di Kompleks Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (05/06/2014)

Tercatat, Adipura merupakan salah satu program prioritas dalam pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik dan penghargaan bagi Kota/Kabupaten yang berkomitmen mewujudkankota bersih dan hijau.

Salah seorang Kepala Daerah Tingkat II yang mendapat penghargaan Adipura tersebut adalah Drs Muhammad Uswanas, Ms, yang menjabat Bupati Fak-Fak sejak memenangkan Pemilukada Fakfak tahun 2010 bersama wakilnya Donatus Nimbitikendik. Kabupaten Fak-Fak mempunyai potensi alam yang sangat besar untuk terus berkembang.

"Penghargaan Adipura kali ini menunjukkan komitmen kuat melestarikan lingkungan hidup. Semoga penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kinerja di bidang-bidang lainnya," ujar Muhammad Uswanas.

Untuk bidang pariwisata, Kabupaten Fak Fak memiliki beberapa situs budaya yang dapat menjadi daya tarik bagi peningkatan pembangunan di bidang pariwisata. Beberapa pusat wisata baik ekoturisme keindahan laut, peninggalan prasejarah dan keindahan alam hutan.

"Potensi alam tersebut dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk mengembangkan sektor pariwisata sehingga diharapkan dapat meningkatkan arus wisatawan domestik maupun mancanegara ke Kabupaten Fak-Fak," papar Uswanas, yang pernah menjadi dosen luar biasa di Akademik Teknik Jayapura, karyawan Sucofindo, anggota DPRD Provinsi Irian Jaya dan masih menjabat Ketua Umum Partai Golkar Kabupaten Fak-Fak 2010-2015. [Inilah]

Yosep Yopi Kilangin Minta Masyarakat Mimika Dukung Eltinus Omaleng

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 31 Mei 2014 | pukul 13.35 WIT

Yosep Yopi Kilangin Minta Masyarakat Mimika Dukung Eltinus Omaleng


Yosep Yopi Kilangin Minta Masyarakat Mimika Dukung Eltinus Omaleng

Posted: 31 May 2014 05:56 AM PDT

TIMIKA (MIMIKA) - Tokoh Masyarakat Mimika, Drs Yosep Yopi Kilangin meminta semua eleman masyarakat yang berdomisili di tanah Amungsa untuk memberikan dukungan kepada Calon Bupati Mimika Eltinus Omaleng, satu-satunya calon dari putera daerah asli Papua yang lolos ke Pemilukada Mimika putaran kedua mendatang.

"Pemberian dukungan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada salah satu putera daerah yang ingin membangun negeri ini. Sekarang waktunya penghargaan itu diberikan kepada Eltinus Omaleng untuk menjadi Bupati Mimika. Dia (Eltinus Omaleng-Red) yang pantas jadi Bupati Mimika, yang lain tidak punya peluang," kata Yopi, Minggu (25/5).

Yopi mengaku, sebelumnya sangat berkeinginan untuk menjadi pemimpin kepala daerah di tanah Amungsa, sehingga yang bersangkutan sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Mimika. Semua itu bukan karena ambisi pribadinya tetapi sesuai keinginan masyarakat.

"Kami dulu maju ikut Calon Bupati karena pikiran ini, bukan karena ambisi pribadi. Tetapi sekarang ini kami mau supaya daerah ini di pimpin oleh putera daerah Eltinus Omaleng. Yang lain itu datang cari makan saja disini, jadi harus tahu diri," tegas Yopi.

Yopi mengaku sangat memahami arti Bineka Tunggal Ika yakni biar berbeda-beda tetap satu, sehingga semua elemen masyarakat bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lokal di tanah Amungsa. Tetapi, khusus untuk Pemilukada Mimika sangat prinsip sekali oleh karena itu tidak perlu ada tawar-menawar. Orang nomor satu yang akan memimpin daerah ini kedepan adalah putra daerah asli tanah Amungsa.

"Aturan undang-undang boleh mengatakan bahwa siapapuan bisa jadi pemimpin. Tetapi tidak boleh orang luar datang menjadi pemimpin di negeri ini. Meskipun kita berbeda-beda tetapi kita harus hormati pemilik hak ulayat," tegas Yopi.

Putera almarhum Mozes Kilangin ini mengaku akan memberikan dukungan penuh kepada Eltinus Omaleng untuk menjadi kepala daerah lima tahun mendatang sesuai motonya "Demi Negeriku Tanah Amungsa'. Moto tersebut Kata Yopi bukan hanya sebuah slogan semata, tetapi itu merupakan sebuah keyakinan dan tantangan pribadi demi keinginan masyarakat yang ada di tanah ini.

"Demi negeri Amungsa, kita harus berdiri tegak diatas tanah kita sendiri. Kita harus bisa mampu memimpin daerah ini untuk membuat anak daerah ini maju. Tidak mungkin kita serahkan orang lain untuk mengatur daerah kita," beber Yopi.

Menurut Yopi, setelah dirinya sudah tidak punya peluang untuk mencalon diri sebagai Bupati Mimika, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Eltinus sesuai dengan realitas yang terjadi.

"Okelah aturan boleh mengatakan siapapun bisa menjadi pemimpin. Tetapi kearifan lokal itulah yang harus di hormati di tanah ini. Sehingga tidak boleh orang lain datang menjadi pemimpin di daerah ini," tegas Yopi.
 Seperti diketahui bersama pasangan Calon Bupati Mimika Priode 2014-2019 yang lolos dalam Pemilukada Mimika putaran kedua yakni pasangan Abdul Muis-Hans Magal (AMAN) dan pasangan Eltinus Omaleng-Yohanis Bassang (OMBAS).

Oleh kerena itu Yopi mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung Eltinus Omaleng sebagi kepala daerah lima tahun mendatang."Siapapun yang datang cari kesempatan untuk hidup di tanah in,i sekarang waktunya berikan penghargaan itu kepada anak daerah yaitu Eltinus Omaleng. Kalau putaran kedua ini jadi, dia itu yang pantas," jelas Yopi. [HarianPapua]

Proses Pencoblosan dan Perhitungan Suara Pemulu Legislatif 2014 Berlangsung Aman

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Rabu, 09 April 2014 | pukul 13.41 WIT

Proses Pencoblosan dan Perhitungan Suara Pemulu Legislatif 2014 Berlangsung Aman


Proses Pencoblosan dan Perhitungan Suara Pemulu Legislatif 2014 Berlangsung Aman

Posted: 09 Apr 2014 10:09 AM PDT

KOTA JAYAPURA - Proses pencoblosan dan perhitungan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di sejumlah kota di tanah Papua  berdasarkan pantauan wartawan dan sumber  majalahselangkah.com siang tadi, Rabu (09/04/2014) berlangsung  aman.

Banyak warga  datang ke TPS dan mereka mencoblos dengan aman.  Sejumlah TPS  yang diamati di sepanjang jalan Sentani-Abepura , Sentani dan Waena, Padang Bulan, Abepura, dan Kota Raja terlihat  warga antre untuk mencoblos.

Jhonny Lani (24), warga  Padang Bulan misalnya mengatakan, ia bersama teman-teman datang ke TPS 16 untuk menyalurkan hak  suaranya. "Saya sudah lihat, nama saya ada. Saya ikut memilih," kata dia.

Ketua RT II/ RW 06/ TPS 11 di Perumnas I, Waena, Tinje On mengatakan, masyarakat yang kebanyakan tinggal di RT-nya hampir sebagian besar sudah menyalurkan hak suaranya.

"Kami masih menunggu yang lain datang coblos. Kartu suara sudah dibagikan dari kemarin," kata Tinje.

Sementara, kontributor majalahselangkah.com  di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai melaporkan hal yang sama atas pantauannya.

Dilaporkan,  proses pencoblosan  dilangsungkan aman. Namun, kontributor majalahselangkah.com  belum memastikan keamanan proses pencoblosan di wilayah-wilyah terisolir di dua kabupaten ini.

Kapolres Nabire AKBP Tagor Hutapea berdasarkan pantauannya memastikan proses pencoblosan dan perhitungan hingga sore ini di dua kabupaten ini  berjalan aman.

Kabupaten Deiyai, Paniai, dan Timika juga melaporkan hal yang sama. "Kami baru keliling jadi tidak ada masalah. Semua aman. Tapi, distrik yang jauh dan terisolir kami belum tahu. Kami akan laporkan lagi," kata sumber majalahselangkah.com di Paniai.

M. Tabuni di Puncak Jaya melaporkan hal senada. "Sampai sore ini kami belum dengar ada masalah. Tadi siang, semua sudah coblos. Semua aman-aman saja. Keamanan juga memang banyak to, " tuturnya.

Masalah-masalah Klasik
Pencoblosan dan perhitungan berlangsung aman. Tapi, wartawan menemukan sejumlah masalah yang telah dianggap 'klasik'.

Salah satunya adalah keributan sejumlah warga di TPS 22 Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire karena sejak pagi tadi belum mendapatkan undangan sebagai pemilih.

"Kami semua ini sudah masuk DPT tapi kenapa undangan kami disembunyikan," kata salah satu warga di TPS 22.

Lain lagi. Sejumlah warga marah-marah di beberapa TPS Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kota karena nama mereka tidak ada di DPT walaupun telah memiliki KTP.  Mereka tidak diperbolehkan untuk memilih.  Di Jayapura, sebanyak  173 orang di Asrama Tunas Harapan misalnya tidak memilih, walaupun nama mereka  telah diserahkan di Kelurahan Hedam sejak bulan Septemer 2013.

Sementara di TPS lain di Nabire, warga lain dapat memilih hanya dengan menunjukkan KTP.

Soal lain adalah keterlibatan anak-anak yang belum memenuhi usia pemilih. Anak SD dan SMP tampak antri untuk mencoblos.

Tampak juga  sejumlah spanduk, poster, dan stiker masih terlihat. Hal ini terlihat di sejumlah kota yang dipantau.

Dilaporkan juga,  surat suara tidak sah di sejumlah TPS di Nabire meningkat.  TPS 7 di SMP 5 Nabire misalnya  mencapai   puluhan hanya untuk DPRD, masih belum untuk DPRP, DPD, dan DPR RI.

Dipastikan surat suara tidak sah dapat saja mencapai ribuan karena banyak pemilih pemula yang melibatkan diri dan belum sempat mendapatkan informasi soal cara mencoblos.

Soal lain yang ditemukan di Jayapura misalnya,  TPS 40 di Perumnas III, Waena didapati kotak suara dalam kondisi belum segel.

Salah satu TPS di  Kelurahan Argapura Jayapura dilaporkan pencoblosan surat suara dilakukan sejak tadi malam. Sementara di kota lain, dilaporkan di atas kertas nama TPS-nya ada tetapi di lapangan tidak ada TPS-nya. [MajalahSelangkah]

Stepanus Ulahayanan dan Emma Bonay Juara Lari Port Numbay 10K

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 10 Maret 2014 | pukul 13.37 WIT

Stepanus Ulahayanan dan Emma Bonay Juara Lari Port Numbay 10K


Stepanus Ulahayanan dan Emma Bonay Juara Lari Port Numbay 10K

Posted: 09 Mar 2014 11:40 PM PDT

KOTA JAYAPURA - Stepanus Ulahayanan dan Emma Bonay ditetapkan sebagai juara lari Port Numbay 10 K (kilo)  tingkat pelajar dalam rangka HUT 104 Kota Jayapura, setelah kedua pelajar itu menyisihkan 600 pelari putra dan putri, di Pantai Hamadi, Sabtu (01/03/2014) lalu.

Wakil Walikota Jayapura, Nur Alam dalam sambutannya berharap, dari kompetisi ini para peserta dapat meningkatkan sportifitas yang dijunjung tinggi. "Saya berharap adik-adik dapat menjunjung sportifitas dan fair play di dalam lomba ini," pinta Nur alam dalam pembukaan lari di GOR Cenderawasih sebagai start lomba lari, Kota Jayapura.

Kabid Kepemudaan, Jacob Anggai mengatakan  bahwa pertandingan port numbay 10 K sengaja digelar pngurus PASI Kota Jayapura, untuk mencari bibit muda berprestasi demi menyukseskan event yang akan digelar di tahun-tahun ke depan.

"Oleh sbab itu lebih fokus ke tingkat peljar agar mempermudah pembinaan, selain itu juga kami mendapat surat dari PB PASI bahwa agar tidak ada praktek penjualan atlet ke depan sehingga kini panitia menggelar lomba untuk peljar bukan umum," ungkap Jacob.

Sementara itu Stepanus Ulahayanan mengaku dirinya begitu  bangga atas kemenangannya ini. Pasalnya,  dari 2 kali mengikuti lomba yang sama baru kali ini ia berkesempatan menang, mengalahkan ratusan peserta lainnya.

 "Sejak 2011 saya ikut akan tetapi belum beruntung dan sejak saat itu saya terus latihan sehingga sekarang ini saya menang," ungkap Stapanus yang masih menempuh pendidikan di SMK 5 Jayapura ini. [BintangPapua]

Masyarakat Makan Gratis di HUT Kota Jayapura Ke-104

Posted: 09 Mar 2014 10:49 PM PDT

KOTA JAYAPURA - Puncak acara peringatan hari jadi Kota Jayapura ke-104, Jumat (07/03/2014) kemarin, dipusatkan di Taman Imbi. Peringatan ini tak hanya dihadiri oleh PNS saja, warga Kota atau masyarakat juga tak mau kehilangan moment bersejarah tersebut.

Begitu juga ratusan pedagang makanan pun dilibatkan. Bahkan di masing-masing gerobak baik bakso, soto, sate dan lain-lain di pasang nomor urut, yang ditugasi oleh Panitia HUT, untuk melayani warga kota secara gratis

 Menurut salah satu warga dari Abepura, Fitus Arung, kehadirannya di Taman Imbi bukan hanya untuk menyaksikan acara puncak, dirinya sengaja datang untuk menikmati makanan yang disajikan secara gratis

 "Sate yang saya makan ini gratis,"katanya saat menikmati sate yang diperoleh dari gerobak sate Doa Ibu yang berjejeran bersama gerobak lainnya di depan Ruko milik GKI di Taman Imbi.

 Nampaknya apa yang dilakukan oleh panitia HUT  mendapat apresiasi dari warga Kota. Kata seorang pedagang, masing-masing gerobak bakso dibayar oleh panitia sebesar Rp.700 Ribu.

 "Saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya, tapi sekitar 100 lebih penjual dengan bayaran Rp.700 Ribu, tapi saat ini belum dibayar,"kata Yuke yang menjajakan Mie Pangsit.

 Yuke merasa beruntung, soalnya dia tidak usah cape-cape memasarkan Mie Pangsitnya, karena sudah dipesan oleh Panitia HUT Kota Jayapura."Sama penghasilannya tidak beda jauh dengan hari-hari biasa. Lebihnya, karena hari ini saya pulang lebih cepat, bila  dibandingkan kalau saya harus menjual keliling,"imbuhnya dengan senyum.

 Sementara berdasarkan pantauan, hingga pukul 11,03 WIT, beberapa pedagang suda mengungsi dari tempat jualannya, karena dagangan mereka telah diserbu oleh warga Kota.[PapuaPos]

Lima Nelayan Asal Lampu Satu, Merauke Terdampar di Morohea, Western Province

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 09 Maret 2014 | pukul 13.01 WIT

Lima Nelayan Asal Lampu Satu, Merauke Terdampar di Morohea, Western Province


Lima Nelayan Asal Lampu Satu, Merauke Terdampar di Morohea, Western Province

Posted: 09 Mar 2014 11:44 AM PDT

MERAUKE - Lima orang nelayan asal Lampu Satu, Merauke, Papua, saat ini diduga terdampar di kampung Jongger, Distrik Morohea, Papua Nugini (PNG).

Kepala Badan Perbatasan Merauke, Albertus Muyak ketika dihubungi Antara mengakui, pihaknya menerima surat tertanggal 21 Pebruari dari Distrik Morohea, Western Province, PNG, yang memberitahukan kelima nelayan asal Merauke saat ini berada di kampung Jongger, Western Province.

Dikatakan, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Badan Perbatasan Provinsi Papua, Konsul RI di Vanimo dan Konsul PNG di Jayapura , guna memastikan keberadaan kelima para nelayan .

Kampung Jongger, Distrik Morohea, Provinsi Western, PNG itu letaknya jauh dari tempat para nelayan asal Merauke disuruh berenang oleh tentara Papua Nugini (PNG) tanggal 6 Peberuari lalu setelah kepergok tentara PNG.

"Kami belum dapat memastikan apakah kelima warga Indonesia yang diinformasikan itu benar nelayan yang hilang saat disuruh berenang kembali ke wilayah Indonesia atau bukan," kata Albertus Muyak.

Sementara itu Komandan Lantamal XI Merauke Brigjen TNI (Marinir) Buyung Lalana yang dihubungi ANTARA dari Jayapura mengakui belum diketahui secara pasti laporan tersebut namun bila memang betul pihaknya siap membantu evakuasi mereka.

Kelima nelayan yang dinyatakan hilang itu masing masing Alexander Coa, Fernando Coa, Roby Rahail, Joni Kaize dan Zulfikar Saleh.

Kelima nelayan asal Lampu Satu, Merauke , bersama lima rekan lainnya yang selamat tanggal 6 Pebruari lalu tertangkap tentara PNG (PNG DF) saat hendak memasuki wilayah PNG, guna membeli hasil laut dari warga PNG.

Para nelayan itu saat tertangkap disuruh kembali ke perairan Indonesia dengan berenang, sedangkan perahu motor milik mereka dibakar dan berbagai barang didalamnya seperti uang sekitar Rp750 juta.

Sedangkan lima nelayan lainnya yang selamat yakni Anton Kanez Basik-Basik, Yakobus G.Mahuse, Silvester Ku basik-Basik, Marselinus Maya Gebse dan Andreas Mahuse. [Antara]

Perang antara Suku Dani dan Moni di Timika 1 Tewas, 91 Orang Luka

Posted: 08 Mar 2014 05:05 PM PST

KUALA KENCANA (MIMIKA) - Perang suku antara masyarakat dari kelompok Suku Dani dengan Suku Moni yang terjadi sejak Selasa (04/03/2014) masih berlanjut Rabu (05/03/2014) pagi hari sekitar pukul 06.50 WIT di Kampung Jayanti Mimika Gunung, Distrik Kuala Kencana.

Akibat perang suku tersebut, 1 orang dari Suku Dani meninggal dunia atas nama, Abeneben Wenda alias Mendinus Wenda. Ia meninggal, lantaran luka panah ada bagian dada, wajah dan muka serta lemparan batu dari kelompok Suku Moni, sedangkan untuk luka-luka dari kedua kelompok tersebut tercatat sebanyak 91 orang luka-luka.

Juru Bicara Polda Papua. Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik., saat dikonfirmasi Bintang Papua membenarkan terjadinya pertikaian antara kedua kelompok warga di Kabupaten Mimika tersebut.

 "Ya ada pertikaian itu dan dari laporan yang kami terma ada 1 orang meninggal dunia dan luka-luka  sebanyak 91 orang," katanya kemarin lewat telephone selulernya.

Dijelaskan, peristiwa itu terjadi, Selasa (04/03/2014) sore sekitar pukul 17.00 WIT terjadi pertikaian antara kelompok masyarakat Suku Dani dan Suku Moni di Kampung Jayanti Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika.

Awalnya pukul 16.00 WIT, kedua kelompok masyarakat masih melakukan bakar batu di masing masing tenda dan setelah prosesi adat patah panah yang dilakukan, Senin (03/03/2014) lalu, tiba terjadi kesalahpahaman antara kedua kelompok tersebut.

Di mana,  salah satu masyarakat atas naman Yulius Miagoni berlari mendekati bendera Merah Putih, tepatnya di tengah lokasi pembatas kedua kelompok masyarakat saat melakukan prosesi patah panah. Disaat bersamaan masyarakat Suku Dani yang melihat hal itu menganggap bahwa Suku Moni telah berusaha menyerang Kelompok Suku Dani, sehingga kedua kelompok tersebut kembali bertikai.
Pasca terjadi pertikaian itu, Pudjo menyampaikan, bahwa  teridentifikasi sebanyak 8 orang mengalami luka-luka suku Dani yang dilarikan ke RSUD dan satu orang dari suku dani meninggal dunia, akibat luka panah di dada dan lemparan batu yang selanjutnya jenazah korban dibakar, sedangkan untuk korban dari suku Moni belum diketahui identitasnya.

Pudjo mengemukakan, bahwa ke delapan orang yang diketahui luka-luka itu  masing-masing, , Herman Wanimbo (35) luka pada bagian kepala akibat terkena panah, Simon Wanimbo (40) luka pada bahu kanan, Miran (17) luka pada pantat, Timia Murib (40) luka pada bagian leher, Weinus Murib (40) luka panah dibagian dada, Stakiman Tinal (20) luka panah dibagian punggung belakang, Donius Kogoya (26) luka dibagian kaki kanan, Yunus Kogoya (16) luka pada rusuk sebelah kiri, dan kini mereka masih mendapat perawatan  di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

Usai bentrokan pecah, lanjut Pudjo, anggota langsung melakukan pengecekan korban dari suku Moni di RSMM, namun masih belum ada yang di evakuasi  karena sulitnya medan dari arah Iwaka, sehingga evakuasi baru dilaksanakan esok harinya.

Kemudian, sambung Pudjo, berdasarkan laporan dari Polres Mimika, bentrokan antara kedua kelompok tersebut kembali terjadi, Rabu (05/03/2014)  kemarin hingga mengakibatkan sebanyak 85 orang mengalami luka-luka, akibat terkena senapaan angin dan anak panah dari kedua kelompok tersebut.

Namun sementara, seluruh korban di dua kelompok tersebut dibawa ke rumah sakit berbeda untuk mencegah kembali terjadi bentrokan. "Sampai sekarang korban luka-luka sudah mencapai 91 dan mereka dirawat di RSUD dan RSMM Mimika," katanya.

Untuk situasi saat ini, Pudjo kembali menegaskan bahwa, pasca terjadi pertikaian itu, mendapat laporan pada sore harinya, situasi sudah kembali normal, dengan dijaga ketat oleh aparat kepolisian Polres Mimika bersama anggota Brimob dibantu aparat TNI guna menghindari kembali terjadi pertikaian. [BintangPapua]

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asmat Telah Lakukan 14.000 lebih Perekaman KTP Elektronik

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Jumat, 28 Februari 2014 | pukul 12.04 WIT

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asmat Telah Lakukan 14.000 lebih Perekaman KTP Elektronik


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asmat Telah Lakukan 14.000 lebih Perekaman KTP Elektronik

Posted: 27 Feb 2014 07:02 PM PST

AGATS (ASMAT) – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asmat, Agustinus Ohoitimur, S.Sos mengatakan, tahun 2013 Dukcapil Asmat hanya bisa melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) (sudah diganti nama menjadi KTP-el) 14.000 lebih saja.

Sementara target nasional mengharuskan perekaman KTP-el mencapai 25.000 lebih. Banyak kendala yang terjadi dilapangan sehingga perekaman yang semula di anggap akan mencapai target sesuai rencana terhambat. Ini dikarenakan medan yang dilalui sangat berat.

Di Asmat sendiri, ketika melakukan perjalanan ke distrik harus melalui jalur laut atau sungai dan biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Belum lagi kalau sampai ke kampung, masyarakat setempat tidak pernah ada karena mereka sedang mencari makan dihutan.

"Mempelajari masalah dan kendala yang terjadi dilapangan tahun lalu, maka kami sendiri mempunyai strategi khusus untuk mencapai target nasional. Strategi yang kami pakai adalah, ketika sedang ada event pemerintah dimana masyarakat berkumpul maka petugas perekaman akan membawa alat perekaman dan melakukan perekaman KTP-el. Atau kami tempatkan petugas di rumah sakit sehingga ketika masyarakat datang untuk memeriksa maka petugas akan menawarkan perekaman KTP-el," kata Agustinus Ohoitimur, Sabtu (01/02/2014).

Agustinus Ohoitimur menambahkan, cara ini dirasakan sangat efektif walaupun sedikit kerepotan karena petugas harus membawa alat kemana-mana. Tetapi jika berdiam diri di kantor dan menunggu masyarakat untuk datang melakukan perekaman, maka itu sama saja tidak akan berhasil.

Dukcapil menurut Agustinus Ohoitimur telah bekerjasama dengan beberapa dinas dan kepala distrik untuk menyukseskan proses perekaman KTP-el tersebut.

"Ya, kami akan berusaha untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar mengerti apa itu KTP-el dan kami bukan mengejar target," bilang Agustinus Ohoitimur. [SuluhPapua]

Kejaksaan Tinggi Klaim Tanah Papua sebagai "Surga Korupsi"

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 16 Februari 2014 | pukul 12.02 WIT

Kejaksaan Tinggi Klaim Tanah Papua sebagai "Surga Korupsi"


Kejaksaan Tinggi Klaim Tanah Papua sebagai "Surga Korupsi"

Posted: 15 Feb 2014 03:12 PM PST

KOTA JAYAPURA - Kejaksaan Tinggi Papua mengklaim Papua dan Papua Barat surganya, tindak pidana korupsi. Hal itu dikarena tingginya tindak pidana korupsi yang terjadi di 2 Provinsi tersebut. Terbukti dengan meningkatnya penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksan Tinggi Papua dari tahun ke tahun.

Menurut, Asisten Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo,SH, penanganan kasus korupsi di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014.

"Bayangkan saja, dari laporan sekitar 50 kasus yang diterima mendadak di bulan Februari tahun 2014 ini naik menjadi sekitar 60 lebih kasus, itu menandakan memang di Papua dan Papua Barat, surganya tindak pidana korupsi,' Ungkapnya, kamis (13/02/2014).

Nikolaus membeberkan, saat ini banyak laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Tinggi Papua berisikan tindak pidana korupsi. Lihat saja di meja dan ruangan ini hampir semua berkas-berkas korupsi, sehingga dari itu, diperkirakan  kasus korupsi pasti naik di tahun 2014 ini.

Nikolaus mengatakan untuk tahun 2012, jumlah kasus korupsi berkisar 14 kasus, sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 59 kasus korupsi dan tidak dipungkiri di tahun 2014 akan lebih tinggi lagi kasus korupsi yang akan ditangani kejaksaan Tinggi Papua.

Nikolaus menerangkan, dari 60 laporan kasus korupsi yang diterima sudah 4 kasus dalam tahap penyelidikan. Dimana kasus ini rata-rata melibatkan oknum pejabat Pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, bahkan ditingkat Kabupaten juga adaa.

"Dari kasus yang diterima, dikatakan Nikolaus, rata-rata didominasi kepada kasus korupsi mark up di beberapa daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang disinyalir melibakan oknum pejabat pemerintahan maupun swasta, untuk itu kami akan serius menanganinya hingga kepada pengadilan guna memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku yang terbukti melalukan tindak pidana korupsi.

Disinggung, jumlah target yang akan diselesaikan tahun 2014, Nikolaus mengatakan, Kejati tidak memasang target namun bekerja secara optimal guna menangani dan menuntas kasus korupsi.

Nikolaus mengaku, meskipun anggaran dalam penangan korupsi terbilang kecil sekali namun bukan alasan untuk tidak menangani korupsi di Papua dan Papua Barat, intinya Kejati akan bekerja serius dan semaksimal mungkin menangani tindak pidana korupsi.

Nikolaus meminta kepada seseorang yang ingin melakukan korupsi agar tidak usah korupsi, sebab korupsi menyengsarakan rakyat, sehingga banyak masyarakat yang tidak sekolah dan hidup miskin. Tetapi bila memang tetap bersikeras melakukan tindak pidana korupsi, maka jangan salahkan Kejaksaan Tinggi Papua bila terbukti akan dijebloskan kedalam ruang tahanan," pintanya. [PapuaPos]

Aktivitas Pembangunan Kantor Bupati Merauke Dihentikan

Posted: 15 Feb 2014 02:42 PM PST

MERAUKE - Para pekerja yang sedang menyelesaikan pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Merauke, terpaksa harus menghentikan kegiatannya.

Karena beberapa warga yang dipimpin pemilik hak ulayat, Kris Pandi Mahuze mendatangi lokasi tersebut sambil melancarkan aksi protes, lantaran sampai sekarang janji Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT untuk membantu dana sebesar Rp 500 juta guna pembangunan gereja, tak kunjung direalisasi.

Disaksikan Papua Pos, Jumat (14/02/2014), Kris Pandi yang datang di depan pintu masuk kantor bupati, langsung melancarkan aksi protes dengan suara keras. Kurang lebih satu jam, mereka berada di sekitar. Kabag Ops Polres Merauke, Kompol Muhzin Neungkela turun tangan dan memberikan pemahaman yang baik kepada Kris bersama keluarganya.

Kris Pandi menuturkan, mereka akan tetap melakukan aksi di dalam lokasi pengerjaan kantor bupati. Karena sampai sekarang, belum ada realisasi bantuan dana senilai Rp 500 juta yang dijanjikan Bupati Merauke. "Saya punya hak untuk datang terus disini. Ini adalah tanah milik kami dan tidak boleh ada siapapun yang melarang," tegas dia.

Dia juga meminta agar semua aktivitas  kegiatan tidak boleh dilakukan terlebih dahulu. Karena janji bupati belum direalisasikan. "Sekali lagi tidak boleh ada kegiatan apa-apa yang dilakukan. Saya bersama anak-anak akan memantau terus disini," ujarnya.

Beberapa saat kemudian, Kabag Ops meminta kepada Kris Pandi agar tidak melancarkan aksi protes seperti demikian. Lebih baik bertemu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke sekaligus mendengar secara langsung sehingga menjadi jelas.

Beberapa saat kemudian, Kris Pandi bersama beberapa keluarganya menuju ke Kantor Bappeda Merauke. Disana telah menunggu Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, Drs. Daniel Pauta. Setelah mereka masuk, beberapa menit kemudian, langsung keluar. "Kami mau agar uang diberikan dan tidak membutuhkan pembicaraan lagi," tandas Kris lagi. [PapuaPos]
 
Support : Papua Untuk Semua | PUS | P-U-S
Copyright © 2013. Portal Kabupaten dan Kota | Papua Untuk Semua - All Rights Reserved
Template formatted by XegaVega Published by Batlax.com
Proudly powered by Blogger